Yasonna Teken Perjanjian Ekstradisi: Koruptor, Bandar Narkoba, dan Donatur Terorisme Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura

Bintan – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.

Yasonna menjelaskan, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

“Selain masa rektroaktif, Perjanjian Ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya,” ungkap Yasonna, usai penandatanganan Perjanjian Ekstradisi tersebut, Selasa (25/1/2022).

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

“Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati Perjanjian Ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua Negara,” ungkap Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dilakukan dalam Leaders’ Retreat, yakni pertemuan tahunan yang dimulai sejak 2016 antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Leaders’ Retreat ini sedianya diselenggarakan pada tahun 2020, namun dikarenakan pandemi Covid-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia dan PM Singapura menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di antaranya: Persetujuan tentang Penyesuaian FIR, Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura, Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura tentang Kesepakatan untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2007 (Joint Statement MINDEF DCA).

Selain ketiga dokumen perjanjian itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Senior Minister/Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerja sama strategis Indonesia – Singapura secara simultan.

Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian Ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujar Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, sambung Yasonna, Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Secara khusus, bagi Indonesia, pemberlakuan Perjanjian Ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan menfasilitasi implemantasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Dukung Travel Bubble Batam, Bintan – Singapura, Menkumham: Untuk Bangkitkan Pariwisata dan Perekonomian

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mendukung dibukanya pintu pariwisata dalam negeri melalui skema travel bubble Batam-Bintan-Singapura. Kebijakan ini dinilai sangat baik untuk percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian di daerah tersebut.

“Kita semua sangat ingin kondisi lekas pulih. Kita berharap travel bubble ini bisa percepat kebangkitan pariwisata, dan perekonomian masyarakat,” kata Yasonna, melalui rilis kepada media, di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Yasonna berharap kebijakan travel bubble ini berjalan baik dan dapat menjadi contoh jika akan diterapkan di daerah lain. Dia memastikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama Satgas Covid-19 serta TNI-Polri akan melakukan evaluasi secara berkala.

“Travel bubble ini sangat baik sebagai percontohan dan jajaran Kemenkumham harus bersinergi untuk pelaksaan keimigrasian di daerah travel bubble tersebut. Apalagi kita akan melaksanakan event-event besar, seperti KTT G20 di Bali nanti. Tapi evaluasinya kita lakukan setiap minggu, di antaranya untuk menentukan apakah kebijakan ini bisa dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.

Travel bubble dibuka mulai Senin, 24 Januari 2022, dengan salah satu pertimbangan pemerintah yakni Batam dan Bintan sudah berada di level 1 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Travel bubble adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda dengan memisahkan peserta atau seseorang yang memiliki risiko terpapar Covid-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (bubble) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19.

Mekanisme terkait travel bubble Batam-Bintan-Singapura tertuang dalam surat edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang mengatur pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) untuk travel bubble adalah melalui Nongsapura di Batam dan pelabuhan ferry di Telani, Bintan.

Dalam Surat Edaran itu juga termuat syarat berwisata ke Indonesia melalui skema travel bubble, yakni harus sudah dua kali vaksin, kemudian negatif PCR 3×24 jam, memiliki visa kecuali bagi WNA Singapura yang bagian dari ASEAN, dan mempunyai kepemilikan asuransi sebesar 30.000 dolar Singapura, serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan BluePass.

Dengan dibukanya travel bubble ini, Batam dan Bintan diwajibkan membentuk Satgas Penanganan Covid-19 daerah, menyiapkan hotel dan tempat-tempat yang sudah memenuhi cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan).

Menkumham Puji Bali yang Aktif Catatkan Kekayaan Intelektual, Daerah Lain Didorong Mengikuti

Bali – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali atas peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual (KI). Menurut Yasonna, permohonan Kekayaan Intelektual itu dilakukan sebagai upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Yasonna mengungkapkan, masuknya 2.250 permohonan pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sejumlah 4.265 permohonan Kekayaan Intelektual secara nasional, menunjukkan terjalinnya sinergitas dan tingginya kreativitas serta inovasi pada masa pandemi Covid-19.

“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual dalam upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Yasonna, dalam acara Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual, di Ksirarnawa Art Centre, Denpasar, Minggu (16/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Yasonna menyerahkan 46 surat pencatatan ciptaan dan 17 sertifikat merek kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, ekosistem Kekayaan Intelektual merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, proteksi, dan utilisasi Kekayaan Intelektual. Semuanya digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Adapun siklus ekosistem Kekayaan Intelektual di Provinsi Bali digerakkan salah satunya dengan memajukan IP Tourism (Intellectual Property Tourism) melalui produk-produk Indikasi Geografis yaitu Kopi Kintamani, Garam Amed, Garam Kusamba, dan potensi-potensi Kekayaan Intelektual lainnya di Provinsi Bali.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya, dan berinovasi, bersama-sama memahami pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual, kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya, dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi,” ungkap Yasonna.

Dalam sambutannya, I Wayan Koster menyambut baik perhatian dari Kemenkumham dengan menyelenggarakan kegiatan penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual kepada masyarakat Bali.

Dia mengungkapkan bahwa tahun lalu Provinsi Bali mencatatkan kekayaan komunal, yakni kain Endek. Pencatatan kain Endek itu membuat UMKM tumbuh karena meningkatkan permintaan akan kain Endek, yang digunakan oleh ASN Pemprov Bali tiap hari Selasa, dan motif kain Bali tersebut digunakan juga oleh brand internasional, Christian Dior.

“Tujuan pemerintah meningkatkan ekonomi nasional melalui Kekayaan Intelektual terbukti, dan pencatatan Kekayaan Intelektual itu bermanfaat,” ucap Wayan Koster, yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali tersebut.
Provinsi Bali, kata Wayan Koster, telah mencatatkan 149 Kekayaan Intelektual di Kemenkumham sejak 2019.

“Bali sebagai lokasi penyelenggaraan G20 tahun 2022 akan membawa semangat ‘Recover Together Recover Stronger” dalam usaha pemajuan Kekayaan Intelektual untuk Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Wayan Koster.

Untuk semakin mendorong peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, pada 6 Januari 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Yasonna menambahkan bahwa, POP HC merupakan inovasi revolusioner yang diimplementasikan oleh DJKI sehingga mampu mempersingkat waktu penyelesaian dari hitungan hari ke menit. Dia menegaskan bahwa pencatatan Kekayaan Intelektual akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Inilah bukti bahwa semakin banyak kekayaan intelektual, ekonomi akan lebih baik. Bali adalah daerah yang aktif dalam pencatatan Kekayaan Intelektual, dan semoga ditiru provinsi lain,” ungkap Yasonna.

Untuk memperluas wilayah yang sadar akan pelindungan Kekayaan Intelektual, DJKI berinisiatif menjemput bola dengan melakukan safari dalam bentuk Mobile IP Clinic dengan menghadirkan miniatur Kantor Kekayaan Intelektual yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain di 33 Provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Wayan Koster juga turut menerima surat pencatatan atas ciptaannya berupa buku “Ekonomi Kerthi Bali” Membangun Bali Era Baru. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi di Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Provinsi Bali serta 36 orang penerima surat pencatatan ciptaan dan sertifikat merek.

Yasonna Pimpin Janji Kinerja Kemenkumham untuk Tingkatkan Layanan Publik, Ketua KPK Beri Pujian

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menegaskan kembali pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan dalam Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Serta Penandatanganan Komitmen Zona Integritas di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

“Harus ada perubahan sistem, mindset, birokrasi yang PASTI, jika profesional pasti punya skill, tapi kalau tidak akuntabel dan berintegritas, itu juga persoalan,” kata Yasonna.

Yasonna menuturkan, Deklarasi Janji Kinerja dilakukan untuk mengukuhkan komitmen insan Kemenkumham agar bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian, Penandatanganan Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun Penandatanganan Komitmen Zona Integritas, bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas.

“Sehingga Indeks Reformasi Birokrasi meningkat yang ditandai dengan kualitas dan kuantitas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meningkat,” ucap Yasonna, dalam acara yang mengangkat tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural” tersebut.

Pada tahun 2022, Kemenkumham mempunyai delapan Sasaran Strategis dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.

“Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham,” ungkap Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Acara Penandatanganan Janji Kinerja disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, serta anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio.

Dalam sambutannya, Firli mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam janji kinerja dan pembangunan zona integritas. Menurut Firli, Kemenkumham telah memberi contoh akan pentingnya usaha bersama dalam pencegahan praktik korupsi.

“Saya terpesona dan menambah energi seketika datang ke Kemenkumham, karena acaranya apik, temanya seiring dengan gagasan KPK ingin membersihkan negeri kita tercinta dari lilitan korupsi,” ucap Firli.

“Kami bangga, makanya kami tidak pernah absen di kegiatan Kemenkumham,” sambung Firli.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kemenkumham sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.

“Ombudsman mengapresiasi prestasi Kemenkumham, hasil survei kepatuhan, Kemenkumham termasuk 17 kementerian yang masuk zona hijau,” ungkap Najih.

Dalam kegiatan tersebut juga dicanangkan Tahun 2022 Sebagai Tahun Hak Cipta Nasional” sekaligus diluncurkan
“Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta / POPHC).

POPHC merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Joko Widodo dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia.

Refleksi Akhir Tahun 2021, Menkumham Tekankan Pentingnya Transformasi Digital

Jakarta – Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya transformasi digital untuk merespons berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan pada Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (29/12/2021), di Jakarta.

“Era pandemi ini memaksa kita untuk bekerja dan berpikir “extra ordinary” dengan menerapkan pembiasaan baru yaitu pola kerja new normal,” ungkapnya.

Yasonna menyampaikan, sepanjang tahun 2021 Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran sebagai solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan akibat pandemi.

“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespons cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” ujar Yasonna.

Guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, kata Yasonna, Kemenkumham mengeluarkan inovasi aplikasi perseroan perorangan untuk memudahkan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Kita juga melakukan perbaruan sistem pada pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (KIK) untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” ungkapnya.

Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) itu menuturkan, tahun 2021 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan. Di Kementerian Hukum dan HAM, kasus pegawai terpapar Covid-19 pernah berada pada angka 7.720 dan dari angka tersebut sebanyak 63 pegawai meninggal dunia karena Covid-19.

Kemenkumham melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19, mulai dari penyemprotan desinfektan secara rutin, pemberian vitamin dan obat-obatan, memvaksinasi seluruh pegawai, keluarga pegawai, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta lainnya.

“Berkat pertolongan Tuhan, komitmen, disiplin, serta kepedulian kita, dan pengendalian ketat yang dimulai dari imbauan hidup sehat, disiplin menerapkan protokol kesehatan, akhirnya jumlah pegawai terpapar Covid-19 dapat kita turunkan sampai hari ini hanya 2 (dua) orang pegawai yang terpapar covid, 1 orang dari unit pusat dan 1 orang dari Kantor Wilayah,” ungkap Menkumham.

Beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya, dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antarmanusia untuk cegah penularan Covid-19.

“Kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, kebijakan pemberian asimilasi terhadap WBP untuk mengurangi kepadatan hunian Lapas juga kita berlakukan sehingga Kemenkumham mampu mengkontribusi keberhasilan pengendalian Covid-19,” tutur Yasonna.

“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” sambung Yasonna.

Adapun prestasi yang ditorehkan Kemenkumham pada tahun 2021, yakni :

  1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut.
  2. 6 Satker Penerima WBBM dan 49 Satker Penerima WBK tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB.
  3. Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi.
  4. Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.
  5. Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari KemenPAN dan
    RB.
  6. Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik).
  7. TOP Leader On Digital Implementation Atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah.
  8. Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan.
  9. Predikat “SANGAT BAIK” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
  10. Predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.
  11. Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.
  12. Serta beberapa penghargaan lainnya.

    “Saya menyadari sepenuhnya, bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga peristiwa seperti kebakaran, pelarian, tenggelamnya kapal tidak terjadi lagi,” pungkas Yasonna.

Rayakan Natal, Menkumham Resmikan Gereja yang Diwasiatkan Mendiang Istrinya

Medan – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merayakan Natal bersama masyarakat sambil meresmikan gereja di pinggiran Kota Medan, Sumatra Utara. Momen ini makin istimewa karena gereja yang diresmikan itu, pembangunannya diinisiasi oleh istrinya, Elisye Widya Ketaren.

“Suatu momen yang sangat istimewa, bisa merayakan Natal bersama masyarakat, berbagi suka cita, sekaligus meresmikan gereja ini,” kata Yasonna, saat meresmikan gereja tersebut.

Adapun gereja yang diresmikan Yasonna adalah Gereja Jemaat Allah Indonesia (GJAI), yang terletak di Dusun III Ujung Bandar, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatra Utara.

Yasonna mengungkapkan, istrinya sempat berpesan dan meminta agar pembangunan gereja diselesaikan. Bahkan, kata Yasonna, istrinya juga mencari tahu perkembangan pembangunan gereja tersebut, melalui seorang pegawainya di ladang, meski saat itu sedang dirawat di rumah sakit.

“Sebelum meninggal, istri saya, Ibu Elisye, menelepon dan meminta agar pembangunan Gereja ini diselesaikan. Saat dirawat di rumah sakit, beliau juga menelepon seorang pegawainya untuk menanyakan material yang kurang, atau material apa yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja,” ungkap Yasonna.

“Semoga peresmian gereja ini menjadi kado Natal untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat, dan untuk istri saya,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Landen Marbun, menyampaikan bahwa istri Yasonna, Elisye Widya Ketaren, sangat sederhana semasa hidupnya. Menurut Landen, Elisye kerap memperhatikan pembangunan GJAI hampir di setiap hari, ketika dalam perjalanan berangkat dan pulang dari rumah ke ladang.

“Ibu Elisye ini sangat sederhana, kesehariannya mendampingi Pak Menteri. Ketika tidak di Jakarta, maka Bu Elisye akan berada di ladang, ketika mengontrol pertaniannya, beliau selalu melihat gereja ini,” ungkap Landen.

“Menurut kami, ini adalah perjalanan hidup, catatan sejarah. Bahkan Ibu Elisye sudah menorehkan tinta emas dalam sebuah pelayanan Tuhan,” ucap Landen melanjutnya.

Perayaan Natal dan peresmian GJIA diakhiri dengan bakti sosial kepada masyarakat di sekitar GJIA.

Menkumham Gaet Kadin untuk Perlindungan dan Pengembangan UMKM

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bertemu dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Kemenkumham, Jakarta, Senin (13/12/2021). Pertemuan membahas persiapan dilakukannya nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkumham dengan Kadin untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Yasonna menjelaskan, pemerintah terus melindungi UMKM dan memberi kesempatan luas untuk berkembang. Hal itu dikonkretkan melalui kemudahan berusaha dan pendirian perseroan perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

“Dengan Kadin, dari UU Cipta Kerja kita melahirkan perseroan perorangan, mau kita luncurkan bersama. Khususnya dalam kondisi pandemi ini, UMKM harus kita dorong, harus kita lindungi,” ungkap Yasonna, seusai pertemuan dengan pengurus Kadin.

Adapun pengurus Kadin yang hadir dalam pertemuan dengan Menkumham adalah Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Hanafi, didampingi Direktur Eksekutif Hotasi Nababan, Ketua Komite Tetap Hak Kekayaan Intelektual Bernard Nainggolan, serta Ketua Komite Tetap Perundang-undangan dan HAM Rilexya Suryaputra Pattipeilohy.

Yasonna menjelaskan, pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan dengan mudah dan berbiaya murah oleh pelaku UMKM. Dengan mendirikan perseroan perorangan, maka UMKM akan berbadan hukum dan mendapat akses permodalan dari bank Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN), dan pembinaan manajemen keuangan untuk pengembangan usahanya.

“Bisa mendirikan perseroan perorangan, langsung berbadan hukum, supaya entitas legalnya terlindungi, dan itu badan hukum, lebih baik dari CV dan firma,” ungkap Yasonna.

“Dalam waktu dekat saya dan Ketua Kadin akan membuat MoU tentang ini, sehingga pengusaha, atau anak muda yang mau buat startup akan kita dukung. Kita juga akan kerja sama dengan Kementerian Koperasi, untuk menumbuhkan entrepreneur baru dari UMKM,” pungkas Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Puas dengan Layanan Pembuatan Paspor, Atta Halilintar Temui Menkumham Yasonna

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menerima kunjungan YouTuber Atta Halilintar di Kantor Menkumham, Jakarta, Senin (13/12/2021). Atta datang untuk menyampaikan terima kasihnya atas layanan pembuatan paspor yang saat ini semakin baik dan semakin cepat.

“Terima kasih Pak Menteri, Pak Yasonna, luar biasa sekali pembuatan paspor sekarang lebih lancar, perubahan layanan imigrasi juga luar biasa. Kantor Imigrasi bersih, cepat, wangi lagi,” kata Atta.

Yasonna lalu menyampaikan bahwa Kemenkumham terus memperbaiki layanan publik di seluruh Indonesia. Dia menegaskan, layanan terbaik bukan hanya diberikan kepada Atta, tapi kepada seluruh masyarakat atau warga negara yang memerlukan layanan keimigrasian.

“Saya senang Atta dilayani dengan baik, kami juga melakukan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Kantor-kantor imigrasi kita sudah berubah wajahnya. Kita bahkan bisa datang untuk mendekatkan layanan, dan melayani pembuatan paspor datang ke rumah untuk masyarakat yang sakit,” kata Yasonna.

“Kami memang terus berbenah, memperbaiki layanan publik. Memang masih ada yang belum sempurna, kami akan perbaiki terus,” sambung Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Yasonna dan Atta juga berbincang mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha melalui pendirian perseroan perorangan.

“Sekarang ini pengusaha UMKM, dia bisa mendirikan perseroan perorangan, langsung berbadan hukum, supaya entitas legalnya terlindungi. Biayanya hanya Rp50 ribu, dan ini bentuk perlindungan pemerintah pada masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ungkap Yasonna.

“Saya jadi banyak belajar, terima kasih Pak Yasonna, anak-anak muda yang mau mulai usaha jadi lebih paham tentang hak cipta dan prosesnya,” timpal Atta.

Sebelumnya, Atta mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Suami dari Aurel Hermansyah itu mengikuti seluruh tahapan dari awal hingga akhir.

“Ada sameday passport, Eazy Passport, cepat banget, enggak ribet. Bayangin kalau satu juta per hari pelayanan paspor, pasti negara ini akan sangat kaya. Eazy Passport dahsyat,” ucap Atta.

Kemenkumham Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik, Yasonna: Kami Terus Perkuat Inovasi untuk Layani Masyarakat

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM meraih penghargaan Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 pada layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM). Penghargaan itu diraih dari 3.178 Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang terdaftar di SINOVIK.

“Kami apresiasi, dan ini untuk yang ke beberapa kali Kemenkumham memperoleh Top 45 dari berbagai inovasi yang dilakukan Kemenkumham,” kata Yasonna, saat menerima anugerah Top 45 Pelayanan Publik, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Penghargaan itu diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui pertemuan daring.

Yasonna menegaskan, penghargaan yang diraih akan menjadi penambah energi dan motivasi bagi peningkatan inovasi pelayanan untuk masyarakat.

“Kita terus meningkatkan inovasi dan meningkatkan pelayanan publik dari Kemenkumham, sehingga masyarakat bisa merasakan betul bahwa pelayanan publik kita bisa lebih baik, efisien, cepat, dan terasa manfaatnya,” ungkapnya.

SIPKUMHAM adalah database berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

SIPKUMHAM menyediakan informasi dan data mengenai permasalahan hukum, HAM, dan terkait layanan publik dengan pengumpulan informasi melalui crawling data secara real-time dari kurang lebih 152 media online dan media sosial yang saat ini telah dimanfaatkan oleh 11 Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 Provinsi.

Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan akses database kepada kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan yang mengemban tugas fungsi di bidang hukum dan HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda, Balitbangda, universitas serta organisasi lain yang membutuhkan sharing akses akun pada sistem.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan. Selain itu, terdapat pula kategori lainnya yaitu Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dan Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021.

Yasonna Laoly Sambut Kontingen Kempo Indonesia yang Raih 20 Medali Kejuaraan Dunia

BANTEN – Ketua Dewan Kehormatan Federasi Kempo Indonesia (FKI) Yasonna H. Laoly menyambut kedatangan Kontingen Federasi Kempo Indonesia (FKI) di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/11/2021). Para atlet dari FKI itu baru saja berlaga pada Kejuaraan Dunia Kempo di Antalya, Turki, 25-31 Oktober 2021.

“Apresiasi atas prestasi sangat cemerlang yang diraih Federasi Kempo Indonesia di kejuaraan dunia di Turki yang diikuti 29 negara, dan Indonesia meraih 20 medali,” kata Yasonna, saat menyambut kontingen FKI di Bandara Soetta.
Yasonna menyambut kontingen Federasi Kempo Indonesia bersama Ketua Mahkamah Anggota FKI, Adiwibowo.

Adapun Kontingen FKI meraih 20 medali yang terdiri dari delapan medali emas, lima medali perak, dan tujuh medali perunggu. Dengan perolehan 20 medali tersebut, Kontingen FKI menduduki peringkat kedua juara umum kategori tradisional kempo dan juara umum keempat secara keseluruhan, serta mendapat trophy untuk kedua kedudukan itu di Kejuaraan Dunia Kempo di Turki tahun 2021.

“Saya waktu mendengar laporan perolehan medali ini, wah top markotop. Saya lihat foto-foto bendera Indonesia terpasang (saat raih medali), rasanya saya sangat terharu,” ungkap Yasonna.

“Saya apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada para atlet, Ketua FKI, tim ofisial untuk perjuangan mengharumkan nama bangsa dan negara. Ini bukan pertandingan mudah, tapi ternyata kita bisa sukses,” sambung Menteri Hukum dan HAM tersebut.

Yasonna menyampaikan bahwa FKI berharap Kempo dapat masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade yang akan datang.

“Kita sedang berjuang agar Kempo masuk Olimpiade. Jika Kempo masuk Olimpiade, saya yakin bisa menjadi salah satu penyumbang medali emas,” ucap Yasonna.

Di lokasi yang sama, Ketua Umum PP FKI Timbul Thomas Lubis menyampaikan bahwa para atlet Kempo Indonesia akan terus memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa dan negara.

“Kita akan terus berlatih dan berharap terus lebih baik, selanjutnya kita persiapan kejuaraan dunia di Tunisia tahun depan,” kata Timbul Thomas Lubis.

Setibanya di Bandara Soetta, Kontingen FKI mengenakan rangkaian bunga dan mengikuti tes Swab PCR. Seteleh itu Kontingen FKI menuju tempat karantina di Jakarta.

Pengurus Pusat Federasi Kempo Indonesia (FKI) menurunkan 14 atlet dalam Kejuaraan Dunia Kempo di Antalya, Turki, pada 25-31 Oktober 2021. Atlet Indonesia tampil pada nomor traditional kempo dan fighting kempo division.
Kontingen Indonesia dalam Kejuaraan Dunia Kempo 2021 terdiri dari 11 putra dan tiga putri, empat wasit, dan tiga ofisial. Tim dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP FKI Timbul Thomas Lubis.

Berikut daftar atlet Kempo Indonesia di Kejuaraan Dunia Turki:

  1. Muhammad Salahuddin Kevin Santosa (Jawa Timur)
  2. Ramandaka Ismail (DKI Jakarta)
  3. Muhammad Rizal (DKI Jakarta)
  4. Ahmad Kurniawan (DKI Jakarta)
  5. Angga Kusuma Bangsa (DKI Jakarta)
  6. Theo Renaldy Paputungan (DKI Jakarta)
  7. Muhammad Gilang Ramadhan (Jambi)
  8. Aprilianus Marko Jolo Jahang (DKI Jakarta)
  9. Doni Samuel Harega (NTT)
  10. Mulya Ladriman Sitanggang (Lampung)
  11. Raden Setya Gunawan (DKI Jakarta)
  12. Tuti Nurlima (Jawa Barat)
  13. Vallensia Fahira Hotmauli (DKI Jakarta)
  14. Lorena Ayu Saputri (DKI Jakarta)