Menkumham Yasonna H. Laoly rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (22/6/2020).

Yasonna Raker di DPR, Bahas Refocusing Anggaran hingga Pembenahan Lapas

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan kinerja Kemenkumham dalam refocusing dan realokasi anggaran terkait penanganan Covid-19 dan program lain terkait tatanan normal baru, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (22/6/2020).

Menkumham Yasonna menyampaikan, bahwa penghematan dalam 11 program Kemenkumham tahun 2020 mencapai Rp695.129.709.000. Penghematan itu berasal dari penghematan belanja modal sebesar Rp367.539.210.000, penghematan belanja operasional Rp269.707.684.000, dan BB Non OPS Rp57.882.815.000.

Adapun refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 adalah deteksi penanganan Covid-19 Rp26.546.512.000, pencegahan penanganan Covid-19 Rp19.676.005.000, penanganan dan pemulihan Covid-19 Rp30.762.950.000, sehingga total refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp77.001.467.000.

Kemudian, Yasonna juga menyampaikan sebagai respons atas tatanan normal baru, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru yang memuat protokol kesehatan dalam pelaksanaan layanan keimigrasian.

“Hal yang dilakukan adalah membuka kuota antrean pada Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO), dengan pembatasan jumlah kuota antrean maksimal 50 persen dari kuota normal dan penyiapan video conference di rumah detensi,” ujar Yasonna.

“Memeriksa suhu tubuh petugas, pemohon, dan tamu. Menerapkan protokol kesehatan berupa penggunaan masker dan sarung tangan, physical distancing, fasilitas sanitasi, penyemprotan desinfektan, dan lainnya,” sambung Yasonna.

Mengenai kebijakan tenaga kerja asing di Indonesia dari negara terdampak Covid-19, Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok; Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona; Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa; serta Permenkumham RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menteri Yasonna Laoly juga menyebutkan data kedatangan WNA periode 1 Maret 2020 s/d 10 Juni 2020 mengalami penurunan secara signifikan dengan data sebagai berikut: BVK (Bebas Visa Kunjungan) pada bulan Maret sebanyak 254.899 dan terjadi penurunan pada bulan Juni menjadi sebanyak 847.

VOA (Visa on Arrival) pada bulan maret sebanyak 12.955 dan terjadi penurunan pada bulan juni menjadi sebanyak 0, VITAS (Visa Tinggal Terbatas) pada bulan maret sebanyak 4.522 dan terjadi penurunan pada Juni menjadi sebanyak 94.

“Lalu apabila dibandingkan persetujuan VISA Tahun 2020 dengan Tahun 2019 terdapat penurunan yang signifikan pada periode yang sama. Untuk VISA tinggal terbatas bagi TKA terjadi penurunan sebesar 63,5% atau 25.459 WNA, untuk VISA kunjungan bagi TKA terjadi penurunan sebesar 54,9% atau 15.847 WNA,” ucap Menkumham Yasonna.

Pada bidang pemasyarakatan, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan, tentang pelaksanaan protokol new normal petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, serta penyelesaian masalah narkotika di lapas, dan penyebab over crowded di lapas.

Di lapas/rutan, petugas harus dalam keadaan sehat, wajib dicek suhu tubuh dan mencuci tangan pakai sabun, serta menggunakan APD. Kemudian, Warga Binaan Pemasyarakatan wajib menggunakan masker selama berada di luar blok hunian.

“Bagi WBP yang diduga sebagai OTG, ODP, dan PDP dilakukan pemeriksaan Rapid Test maupun PCR/PCM,” ujar Yasonna.

Peredaran narkoba di lapas/rutan, kata Yasonna, terjadi di antaranya karena belum optimalnya pemisahan bandar dan pemakai di dalam satu lapas/rutan.

“Dalam mengurangi peredaran narkoba di lapas/rutan, upaya yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan antara lain pemindahan bandar narkoba ke nusakambangan secara bertahap, serta meningkatkan sinergitas dengan aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Sedangkan penyebab over crowded di lapas/rutan, sambung Yasonna, di antaranya karena pemahaman masyarakat dan penegak hukum yang masih punitive (misalnya untuk kasus narkoba), dan belum optimalnya penegak hukum menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota.

“Ditambah belum optimalnya penerapan pidana alternatif dalam rangka penanganan over crowded yang dilakukan Ditjen PAS antara lain memberikan asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 kepada 40.020 WBP, serta menerbitkan Permenkumham Grand Design Penanganan over crowded pada lapas dan rutan,” ucap Yasonna.

Semenjak dilakukan program asimilasi di rumah dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, data pencabutan karena pelanggaran atas ketentuan program dimaksud per 15 Juni 2020 sebanyak 222 klien dari jumlah 40.020 narapidana atau sebesar 0,6%. Hal ini, kata Yasonna, menggambarkan efektitivitas dari program asimilasi dan integrasi.

“Hal ini dapat tercapai dikarenakan adanya pengawasan, bimbingan, dan koordinasi penegak hukum, serta pengembangan jaringan dengan pemda hingga level RT/RW/pamong desa,” ujar Menkumham Yasonna Laoly.

Yasonna: Berikan Karya Terbaikmu untuk Bangsa

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta jajarannya bekerja optimal dalam melayani publik dan konsisten membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu dia sampaikan saat melantik sejumlah pimpinan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (11/6/2020).

Give your best, berikan karyamu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” kata Yasonna.

Yasonna melantik langsung para pimpinan pratama itu dari Gedung Kemenkumham Jakarta, dan pelantikan yang lainnya dilakukan secara virtual melalui video conference. Pelantikan itu tertuang dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2020.

Dari jumlah tersebut, pimpinan di lingkungan Kemenkumham yang baru dilantik di antaranya adalah Pagar Butar Butar, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta dan dilantik menjadi Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal.

Lalu Slamet Pramoedji yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen HAM, kini dilantik menjadi Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Jambi; serta Gun Gun Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dan hari ini dilantik menjadi Kepala Lapas Kelas I Surabaya.

“Bapak/Ibu sekalian, segera laksanakan tugas dan amanah ini dengan baik dan benar. Saudara harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas dengan penuh integritas, loyalitas, dan berintelektualitas. Jadilah pemimpin yang membumi,” ujar Yasonna.

“Momentum pelantikan di tengah pandemi ini hendaknya dijadikan sebagai pengingat, bahwa peran Saudara sangat dibutuhkan. Sebagai bagian dari masyarakat, Saudara turut bertanggung jawab membantu masyarakat, bergotong royong dengan masyarakat agar kita secara bersama-sama dapat menangani dan menyelesaikan pandemi Covid-19,” sambungnya.

Selanjutnya, Yasonna menginstruksikan semua jajaran Kemenkumham menguasai bidang tugasnya masing-masing. Karena itu, Yasonna berpesan pada seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus mengembangkan diri dan memanfaatkan teknologi untuk menunjang peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Tidak ada kita yang sempurna, tidak ada kita yang menguasai semuanya Oleh karenanya, keep learning. Saya mengatakan 4L, to live, to laugh, to learn, and to leave a legacy. Karena saudara adalah pemimpin, leave a legacy where ever you are. Tinggalkan legasi yang baik,” kata Yasonna.

“Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Itulah yang penting. Harapan saya, Saudara dapat melakukan dan meninggalkan legasi, karena hidup tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan,” pungkasnya.

Kemenkumham Lakukan Rapid Test Drive Thru untuk Masyarakat

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapid test secara drive thru untuk masyarakat umum dan pegawai di lingkungan Kemenkumham. Pendaftaran rapid test dilakukan secara online, tidak dipungut biaya, dan pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan, kegiatan ini adalah upaya Kemenkumham terus hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, kegiatan ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajaran dan pemerintah daerah agar melakukan tes sebanyak 20.000 sampel PCR maupun tes cepat molekuler dalam satu hari.

“Maka dalam rangkaian itu, Kemenkumham hadir di tengah-tengah masyarakat. Semangat gotong royong, semangat bekerja sama, semangat berbagi, sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini,” kata Yasonna, saat membuka kegiatan rapid test Covid-19 drive thru, di Kompleks Gedung Kemenkumham, Jakarta.

Yasonna melanjutkan, pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, kurang lebih dalam empat bulan ini. Data menunjukkan, lebih dari 30.000 orang terpapar Covid-19 di Indonesia hingga hari ini dengan angka penyembuhan semakin baik.

Dalam waktu dekat, kata Yasonna, semua akan memulai tatanan kehidupan baru untuk dapat bersama-sama kembali berkegiatan sehari-hari dengan tetap menjalani protokol pencegahan Covid-19.

“Penerapan new normal bukan berarti pandemi Covid-19 telah selesai. Kita masih harus berupaya memutus mata rantai penularan tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan tes secara massif,” ujarnya.

“Tentu saja sebagai screening awal rapid test adalah pilihan yang sangat rasional untuk kita lakukan sehingga apabila ditemukan hasil yang reaktif dapat dilanjutkan dengan swab test,” sambung Yasonna.

Karena itulah, disediakan juga kendaraan laboratorium milik Badan Intelijen Negara (BIN). Jika ada peserta yang hasil rapid test-nya reaktif, makan akan segera menjalani pemeriksaan di mobil laboratorium tersebut.

“Ini untuk memudahkan masyarakat, sambil kerja atau sambil mau jalan, masyarakat dapat datang untuk tes di sini. Seandainya ada yang reaktif maka secepat itu juga kita meminta atau mengirimkan yang bersangkutan ke lab mobil untuk di-swab dan empat jam kemudian kita akan mengetahui hasilnya,” ucap Yasonna.

Rapid test dilakukan untuk mendeteksi dini, sehingga apabila ada yang terpapar dapat segera memperoleh penanganan cepat dan tepat. Harapannya pandemi ini dapat kita selesaikan, dapat kita atasi dengan baik,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, informasi mengenai rapid test drive thru ini sudah disebarluaskan melalui media sosial Kemenkumham sejak 4 Juni 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk 1.000 orang dengan kuota 200 pemeriksaan per hari, dilaksanakan pada 8-12 Juni 2020.

“Ini bagian kepedulian Kemenkumham pada masyarakat,” ucap Bambang.

Sementara itu, Direktur 24 BIN Irwan Mulyana yang hadir dalam kegiatan itu juga menyampaikan bahwa BIN menyediakan mobil laboratorium untuk membantu masyarakat melakukan tes mendeteksi Covid-19. Dia berharap setelah dengan Kemenkumham akan terjalin kerja sama melakukan rapid test dengan kementerian atau lembaga lainnya.

“BIN memiliki 4 kendaraan PCR, selama ini kami hanya di provinsi dan kabupaten/kota, kemungkinan ke depan kita lebih luas untuk kerja sama dengan kementerian lembaga yang lain,” kata Irwan.

kinerja yasona laoly

Menkumham Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memastikan bakal hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Sidang tersebut akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Yasonna menegaskan dirinya tetap akan hadir meski perppu yang dimohonkan untuk diuji materi sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam sidang lanjutan tersebut, Yasonna berencana hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Saya bersama Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tetap hadir di sidang MK Rabu besok. Meski Objectum Litis (perppu) yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah tidak ada, karena sudah disahkan presiden dan diundangkan Menkumham menjadi Undang-Undang,” kata Yasonna, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu digugat tiga pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5/2020), DPR mengesahkan perppu tersebut menjadi undang-undang. Akibat keputusan DPR itu, satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mencabut gugatannya di MK. Gugatan yang dicabut adalah yang dimohonkan oleh aktivis Damai Hari Lubis. Sementara dua gugatan lain yang dimohonkan oleh MAKI dan kawan-kawan serta Din Syamsuddin-Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilanjutkan.

Para pemohon uji materi menilai Covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui perppu. Selain itu, pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Sedangkan pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pasal 27 dalam perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana perppu agar tidak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.

“Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat,” ujar Yasonna.

“Tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum,” ungkap Yasonna lagi.

Menkumham Yasonna Laoly

Yasonna Tegaskan Perppu Corona Tidak Membuat Kebal Hukum Korupsi

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu. Menurut Yasonna, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu ini tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat,” kata Yasonna dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (12/5/2020).

“Jangan lupa bahwa Presiden telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Karena itu, korupsi terhadap dana anggaran Covid-19 dapat ditindak sesuai Pasal 2 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati,” tuturnya.

Sebelumnya, Pasal 27 pada Perppu No 1 Tahun 2020 sempat menjadi polemik karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada penyelenggara perppu.

Pasal itu menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan negara terkait Covid-19 tidak termasuk kerugian negara. Selain itu, pejabat yang terkait pelaksanaan perppu ini juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas dengan berdasarkan pada iktikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan bahwa klausul tidak dapat dituntut seperti di dalam Perppu No 1 Tahun 2020 bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Klausul ini juga pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3. Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana,” katanya.

Selain itu, Yasonna juga menyebut bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan kondisi yang genting dan memaksa.

“Pemerintah perlu segera mengambil tindakan penting dan butuh dana besar yang mencapai Rp 405,1 triliun sebagaimana disampaikan Presiden. Anggaran ini kan sebelumnya tidak ada di dalam APBN 2020, namun pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat. Karenanya, perppu ini merupakan payung hukum bagi penyediaan anggaran tersebut,” tutur Yasonna.

“Justru keliru bila anggaran ini langsung dikeluarkan tanpa adanya dasar hukum. Karena itulah perppu ini harus ada, untuk memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dipagari agar tidak bisa korupsi. Semua ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ucap pria asal Nias ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Total anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 75 trilun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Yasonna membantah anggapan bahwa perppu mengabaikan hak anggaran yang dimiliki oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Anggapan bahwa Perppu ini meniadakan peran DPR tidaklah tepat. Selain itu, toh Perppu ini tetap harus melalui persetujuan DPR sebelum ditetapkan menjadi UU,” kata Yasonna.

“Saya justru mengapresiasi DPR yang sepaham dengan pemerintah untuk melihat Corona ini sebagai bencana dan setuju bahwa ada kebijakan membantu rakyat yang mesti ditempuh pemerintah. Semangatnya sama, yakni untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat,” katanya.

Menkumham Yasonna Laoly Kembali Salurkan Paket Bansos untuk Warga Jatim dan Sumsel

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kembali memberikan paket bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19. Paket bantuan kali ini dialokasikan untuk masyarakat Jawa Timur dan Sumatra Selatan yang diserahkan secara simbolik oleh Yasonna dalam sesi teleconference bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Asisten III Pemprov Sumsel, Prof. Edward Juliarta, Rabu (6/5/2020).

Paket bantuan sosial yang diserahkan kali ini berupa masing-masing 1.000 paket sembako untuk wilayah Jawa Timur dan Sumatra Selatan. Khusus untuk Jawa Timur, paket bantuan masih ditambah dengan 300 kilogram telur hasil produksi warga binaan Lapas Tuban, 1.000 lembar masker produksi Lapas Perempuan Malang, serta 100 liter disinfektan, 100 liter sabun cuci tangan, dan 100 liter hand sanitizer hasil produksi warga binan Lapas Kelas 1 Malang.

Yasonna menyebut paket bantuan ini merupakan partisipasi dan bentuk uluran tangan jajaran Kemenkumham untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kita ketahui bahwa Covid 19 ini tidak hanya punya dampak kesehatan, tetapi juga yang sangat parah adalah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Mungkin bantuan yang kami berikan tidaklah banyak, tetapi inilah bentuk partisipasi kami meringankan beban sesama anak bangsa di tengah kondisi sulit ini,” ujar Yasonna.


Adapun Kementerian Hukum dan HAM bukan kali ini saja menyerahkan paket bantuan sosial. Sebelumnya, Yasonna juga telah membagikan paket sembako dan alat kesehatan untuk masyarakat di Gunung Sindur (Bogor), Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan provinsi Jawa Tengah. Selain itu ada juga bantuan berupa alat kesehatan yang diserahkan ke RS Wisma Atlet dan fasilitas kesehatan lain di sekitar Bodetabek.

Yasona Laoly Bantu Napi

“Bantuan sosial ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintahan mengerahkan segala upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini terus bekerja keras memberi bantuan, termasuk lewat berbagai bantuan jaring pengaman sosial hingga kartu pra-kerja,” kata Yasonna.

“Dalam kondisi saat ini, sangat diperlukan gotong-royong kita semua. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama masyarakat, pada gilirannya kita akan bersama-sama bisa melewati krisis ini. Selain itu, tentu saja berbagai protap kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan harus tetap dilakukan,” ucap lelaki berusia 66 tahun asal Nias ini.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut paket bantuan dari Kemenkumham merupakan bagian dari sinergitas jajaran pemerintahan meringankan beban masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih, Pak Menteri. Ini semua akan menjadi bagian sinergitas luar biasa. Seluruh bantuan ini akan kami unggah di website pemprov, demikian juga peruntukannya,” kata Khofifah.

“Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dari Pak Menteri yang memperhatikan, mengingat, dan memberikan sapaan kesejahteraan bagi warga yang terdampak di Jawa Timur. Saat ini kami setiap harinya mengirim sembako yang merupakan bantuan dari berbagai kalangan, termasuk kali ini dari Kementerian Hukum dan HAM,” tuturnya.

Khofifah juga tak lupa menyampaikan apresiasi terhadap paket bantuan yang merupakan produksi warga binaan dari sejumlah lapas di wilayah Jawa Timur.

“Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur menyampaikan bahwa ada juga telur produksi peternakan warga binaan di Tuban, ada juga bantuan untuk hidroponik di Surabaya, kemudian produksi sayur-sayuran di wilayah Malang,” ucap Khofifah.

“Kami sampaikan terimakasih bahwa dalam proses asimilasi ini mereka bisa melakukan sesuatu yang positif. Apalagi selama menjadi warga binaan, mereka juga mendapat bimbingan keterampilan yang bisa meningkatkan produktivitas mereka, seperti bertani atau beternak. Insya Allah itu akan memberikan harapan bagi mereka saat kembali ke masyarakat,” katanya.

Yasona Laoly memimpin pelantikan

Yasonna Minta Pejabat Baru Kemenkumham Komitmen Jalankan Tugas

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/5/2020). Pelantikan dilakukan dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

Para pejabat yang dilantik Yasonna adalah Reynhard Saut Poltak Silitonga menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Johny Ginting menjadi Direktur Jenderal Imigrasi, dan Andap Budhi Revianto menjadi Inspektur Jenderal. Yasonna berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri agar bisa langsung bekerja dengan kesungguhan.

“Promosi dan mutasi adalah hal biasa, saya berharap yang dilantik hari ini segera menyesuaikan diri. Kita perlu orang yang punya kompetensi dan punya moralitas, berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya,” ujar Yasonna, dalam sambutannya.

Secara khusus, Yasonna berpesan kepada Andap Budhi selaku Irjen yang baru dilantik untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan moralitas dan etika seluruh pegawai Kemenkumham yang jumlahnya hampir 59 ribu orang, dalam melayani publik dan administrasi.

Yasonna juga meminta Andap meningkatkan pencegahan pada pelanggaran di 860 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Saya tidak mau Irjen bergerak setelah ada kejadian, saya mau pencegahan,” ujar Yasonna.

Pesan Yasonna untuk Reynhard Saut Poltak Silitonga selaku Dirjen Pemasyarakatan, harus mampu berkoordinasi dengan 680 satuan kerja Pemasyarakatan, fokus pada penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, dan mengawasi pelaksanaan Permenkumham Nomor 1/2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi.

Untuk kasus penyalahgunaan narkoba, kata Yasonna, harus mendapat perhatian khusus karena menyebabkan penjara kelebihan kapasitas dan jumlahnya lebih dari 50 persen jumlah napi di dalam penjara.

“Saya percaya saudara bisa bekerja sama dengan Polri, BNN, Kejagung dan lainnya. Saya minta saudara memperhatikan serius penyalahgunaan narkoba,” ungkap Yasonna.

“Tidak ada manusia yang sempurna, kita pernah juga melakukan kesalahan. Berikan kesempatan kedua (pada napi asimilasi) untuk berubah menjadi lebih baik,” sambung Menkumham.

Kepada Johny Ginting yang dilantik menjadi Dirjen Imigrasi, Yasonna meminta Johny menjaga seluruh perbatasan sebagai pintu gerbang Indonesia dan tidak boleh dimasuki secara ilegal. Selain itu, Yasonna juga meminta Johny meningkatkan layanan keimigrasian terhadap masyarakat dan jalankan penegakan hukum keimigrasian dengan baik.

“Perbaiki sistem keimigrasian secara terstruktur, jangan kebobolan, saya tidak akan menolerir siapapun yang menyalahgunakan kewenangan,” ucap Yasonna.

Pelantikan menkumham

Selain melantik Irjen dan dua Dirjen, Menkumham juga melantik 16 Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Hukum dan HAM. Semuanya segera diminta berkoordinasi dengan pimpinan di daerahnya masing-masing untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja.

“Saudara-saudara abdi negara, di manapun kita ditempatkan, kita akan mampu menyesuaikan diri, bersinergi, profesional mengemban tanggung jawab,” ungkapnya.

“Jadilah seorang pemimpin, bukan seorang bos. Seorang bos mencari siapa yang salah, seorang pemimpin mengatakan apa yang salah mari kita perbaiki,” sambung Yasonna.

Acara pelantikan juga dilakukan secara virtual di kantor wilayah di daerah, di antaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Gorontalo, Bengkulu, Jawa Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Jatim LP1 Madiun.

Kumham Peduli, Bansos Sembako dan Alkes Dibagikan untuk Warga Jateng

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahkan bantuan sosial untuk masyarakat Jawa Tengah yang terdampak Covid-19. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolik melalui telekonferensi antara Menkumham Yasonna dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (29/4/2020).

Yasonna menjelaskan, bantuan dari Kemenkumham untuk warga Jawa Tengah terdiri dari 1.000 paket sembako. Dia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak krisis Covid-19 dan menguatkan usaha untuk melalui masa pandemi ini.

“Kami memahami bahwa bantuan ini tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun kami berharap, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban Bapak dan Ibu, sambil kita terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Yasonna.

Selain 1.000 paket sembako yang dikirim dari Kantor Kemenkumham di Jakarta ke Jawa Tengah, ada juga bantuan lain dari Kemenkumham untuk warga Jawa Tengah yang disampaikan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Bantuan tersebut di antaranya adalah 200 pakaian APD dan 200 face shield yang diproduksi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang, 1.000 lembar masker kain produksi warga binaan pemasyarakatan Lapas Klas I Semarang dan Rutan Surakarta, serta 500 kg telur ayam hasil ketahanan pangan dari Lapas Terbuka Kendal.

“Kementerian Hukum dan HAM berusaha membantu meringankan dampak dari pandemi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kesempatan untuk membantu warga Jawa Tengah,” ujarnya.

Yasonna menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, jajaran Kemenkumham terus bergotong royong meringankan beban dampak krisis Covid-19 dan menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Instruksi itu penting dijalankan, kata Yasonna, karena tingkat penyebaran Covid-19 sangat tinggi, dan hingga April 2020 sudah lebih dari 2 juta penduduk di dunia terjangkit Covid-19.

“Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebar bukan hanya di negara kita, tapi hampir di semua negara di dunia. Pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga memengaruhi perekonomian,” ujar Yasonna.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” sambung Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa bantuan sosial yang disalurkan hari ini adalah bentuk semangat gotong royong dari Kemenkumham. Ganjar menyatakan akan berkoordinasi dengan jajarannya agar bantuan sosial dari Kemenkumham dapat terdistribusi tepat sasaran.

“Saya mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat Jawa Tengah berterima kasih pada Kemenkumham dengan adanya bantuan sosial ini,” ucap Ganjar.

Sebelum menyalurkan bantuan sosial untuk warga Jawa Tengah, Kemenkumham sudah membagikan bantuan berupa paket sembako dan alat kesehatan untuk masyarakat di Gunung Sindur, Bogor; Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan daerah lainnya. Selain itu, ada juga bantuan berupa alat kesehatan hasil gotong royong jajaran Kemenkumham yang dibagikan ke rumah sakit di sekitar Bodetabek.

Menkumham Bagikan 2.000 Paket Bansos untuk Warga Terdampak Covid 19

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly membagikan 2.000 paket bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi. Paket bansos hasil gotong royong jajaran Kemenkumham itu diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di lobby Graha Pengayoman Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Paket bansos dari Kemenkumham itu langsung didistribusikan menggunakan dua truk untuk Kota Tangsel 1.000 paket sembako dan Kota Bekasi 1.000 paket sembako. Selain 2.000 bantuan berisi sembako, Menkumham Yasonna juga menambah bantuan 2.000 lembar masker untuk warga di dua kota tersebut.

“Pembagian sembako ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk meringankan beban masyarakat dan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kita. Ini refleksi kita sebagai manusia yang harus meringankan beban saudara kita yang terdampak Covid-19,” kata Yasonna, saat penyerahan paket bansos tersebut.

Menkumham Yasonna Laoly menyerahkan bantuan sosial berupa 2.000 paket sembako untuk warga di Tangerang Selatan dan Kota Bekasi, Selasa (28/4/2020).

Yasonna menyampaikan, pada waktu sebelumnya, Kemenkumham sudah mendistribusikan bantuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Tangerang dan Gunung Sindur, Bogor.

Sebagian dari bantuan itu, kata Yasonna, merupakan masker dan hand sanitizer buatan narapidana binaan lapas serta rutan di daerah.

Lalu pada Rabu (29/4/2020), sambung Yasonna, Kemenkumham akan menyalurkan bansos untuk warga Jawa Tengah.

“Saya percaya ini bukan yang terakhir kita lakukan, negara harus hadir di tengah masyarakat. Ini upaya kemanusiaan, gotong royong sebagai suatu bangsa untuk saudara-saudara kita yang terdampak,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, Kemenkumham sudah beberapa kali menyalurkan bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan berupa sembako dan alat kesehatan itu di antaranya disalurkan untuk masyarakat dan tempat layanan kesehatan.

“Selanjutnya kami akan menyalurkan 5.000 paket bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19,” ujar Bambang.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berjanji segera menyampaikan bantuan dari Kemenkumham untuk warga yang sangat membutuhkan. Dia berharap kondisi segera membaik dan aktivitas bisa kembali normal.

“Kami akan segera salurkan pada masyarakat, karena bantuan ini sangat dibutuhkan,” kata Airin.

Lalu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, bantuan dari Kemenkumham sangat berarti untuk warganya. Dia mengapresiasi respons cepat Kemenkumham dalam usaha meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Bantuan ini sangat berarti untuk masyarakat. Ada 1.000 KK penerima bantuan Kememkumham di Kota Bekasi. Kalau 1 KK 4 orang, berarti bantuan ini sudah membantu 4.000 orang,” ujarnya.

Lindungi Kekayaan Intelektual Bangsa Ini

Menkumham Yasonna: Lindungi Kekayaan Intelektual Bangsa Ini

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengajak masyarakat untuk mengenal, melestarikan, dan melindungi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia. Ajakan itu disampaikan Yasonna pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Minggu 26 April 2020.

Yasonna menjelaskan, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bukan hanya bisa mendorong pengembangan daerah dan perekonomian masyarakat, tapi juga sebagai perekat identitas bangsa Indonesia. Selain itu, pendaftaran KIK juga menjadi cara untuk melindungi warisan budaya dan hayati Indonesia serta melindungi dari pembajakan pihak asing.

“Ayo peduli dan daftarkan kekayaan intelektual bangsa ini. Saya yakin, kita punya ribuan kekayaan intelektual, semuanya harus dilindungi dan dilestarikan,” kata Yasonna, melalui keterangan tertulis.

Yasonna menjelaskan, Kementerian Hukum dan HAM sangat serius melindungi kekayaan intelektual Indonesia. Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mencanangkan tahun Kekayaan Intelektual Komunal sebagai program unggulan dan memiliki target menginventarisasi 120 dokumen KIK.

Tujuan pencanangan itu untuk meningkatkan inventarisasi KIK ke dalam database Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi KIK.

“Jadi database KIK ini sangat penting agar kekayaan intelektual kita benar-benar terlindungi. Jangan setelah dicuri pihak asing, baru kita ribut,” ujar Yasonna.

KIK merupakan cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia, termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pembajakan atau pencurian pihak asing. Cakupan KIK meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis.

Melalui keunikan dan karakteristiknya, KIK warisan tradisional dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi daerah-daerah di Indonesia, dan tentunya akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah dari sektor pariwisata.

Sebagai contoh KIK pengetahuan tradisional yaitu kuliner tradisional yang bersumber dari ide, gagasan atau penemuan kelompok masyarakat di suatu daerah. Atau KIK lain seperti upacara adat, seni rupa, musik, arsitektur, dan teater yang juga penting untuk didaftarkan kepada DJKI Kemenkumham agar tercatat dan terlindungi.

Lindungi Kekayaan Intelektual Bangsa Ini

Lindungi Kekayaan Intelektual Bangsa Ini

“Pendaftaran KIK ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan intelektual kita dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menekan risiko dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi,” ungkap Yasonna.

Dalam memperingati Hari Kekayaan Intelektual tahun ini, DJKI Kemenkumham, mengusung temaCelebration From Home: Be Healthy In Unity Keep Creative And Innovative.

Tema itu dipilih karena kondisi Indonesia dan dunia yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Setiap orang harus menjaga jarak dan membatasi kegiatan yang berisiko terjadi penularan, tapi harus tetap berkarya dan berinovasi dari rumah.

DJKI Kemenkumham menggelar IP Talks From Home pada 24-26 April 2020 dengan tema “Pelindungan Kekayaan Intelektual di Tengah Pandemi” melalui live streaming video conference di kanal YouTube dan Instagram resmi DJKI.

Pakar-pakar dalam bidang kekayaan intelektual dihadirkan untuk berdiskusi dan mengedukasi tentang pelindungan hak cipta, khusus terkait persoalan royalti; paten, desain industri, serta KIK.