Yasonna Laoly Targetkan 70 Persen Satker Kemenkumham Raih Predikat WBK/WBBM Tahun 2020

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengingatkan seluruh jajarannya untuk satu kata dan perbuatan dalam menjaga integritas dan mengejar target minimal 70 persen dari 520 satuan kerja yang diusulkan bisa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberi arahan pada apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Tahun lalu Kemenkumham mengusulkan 139 satuan kerja dan mendapatkan 39 predikat WBK dan 4 predikat WBBM. Untuk tahun 2020, Kemenkumham akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilai Nasional. Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM,” kata Yasonna.

“Saya yakin seluruh jajaran Kemenkumham ingin mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Karenanya, saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” tutur Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan tersebut.

Yasonna juga menginstruksikan agar Program Pembangunan Zona Integritas di Kemenkumham tidak sekadar di atas kertas, namun bisa memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Seluruh jajaran Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian,” ucap Yasonna.

“Sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada dan bermanfaat untuk masyarakat ini kita jadikan sebagai best practices standar pelayanan sehingga kita dapat memastikan Kemenkumham memiliki standar pelayanan prima,” ucapnya.

Pada awal tahun 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Untuk itu, Yasonna juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Unit Eselon I mesti mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB),” ucapnya.

“Setiap tim kerja juga mesti memantau hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan tren positif. Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional,” ujar Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyebut tujuan pelaksanaan apel pagi sebagai pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

“Pelaksanaan evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” ujar Bambang.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, & Pengawasan Kemenpan RB, Jufri Rahman mengatakan bahwa Kemenkumham mencatatkan rekor sebagai kementerian terbanyak mengajukan satuan kerja menjadi Wilayah Bebas Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani.

“Mencatatkan rekor, mengalahkan kepolisian. Bukti keseriusan membangun birokrasi yang bersih, kredibel, & melayani publik dengan prima,” ungkap Jufri.