Pilkada Serentak yang Aman Cerminkan Penghormatan Atas Prinsip Hak Asasi Manusia

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang aman merupakan cerminan penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberi sambutan dalam upacara peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/12/2020).

“Pemilihan kepala daerah secara langsung telah kita laksanakan dengan baik, aman, damai, dan dalam suasana yang penuh sukacita. Ketika kita sedang menjalankan demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat, sesungguhnya sedang memunculkan wajah asli dari HAM di Indonesia,” katanya dalam keterangan kepada wartawan.

“Kita melaksanakan demokrasi yang didasari oleh saling menghormati, tidak didasari pemaksaan kehendak, apalagi kekerasan fisik maupun psikis yang mengarah kepada timbulnya konflik horizontal yang pada gilirannya dapat merugikan kita semua,” ujar menteri berusia 67 tahun asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Sebagaimana disampaikan Yasonna, di negara yang berasaskan hukum seperti Indonesia, demokrasi dan penegakan HAM merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Demokrasi disebutnya sebagai cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM.

Adapun keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang HAM disebut Yasonna mendapat pengakuan serta apresiasi dari dunia internasional. Menurut Yasonna, apresiasi pihak internasional itu menjadi indikasi bahwa Indonesia dipandang sebagai teladan bagi negara-negara lain.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain,” ujar Yasonna.

“Aktivitas Indonesia dalam memajukan HAM di dalam negeri pun memperoleh sambutan dan dukungan dari masyarakat internasional maupun berbagai pihak lain. Salah satu contoh aktivitas itu ialah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang tidak pernah terputus pelaksanaannya sejak tahun 1998 hingga sekarang,” tutur Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Dalam acara yang diisi sambutan virtual dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta turut dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tersebut, Yasonna menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. Program ini disebutnya sebagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kemenkumham untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar manusia di daerah. Apresiasi serupa disampaikan Yasonna kepada jajaran kanwil Kemenkumham yang giat menjalankan program Pelayanan Publik Berbasis HAM.

“Sebagai sebuah program, Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi signifikan ketika animo pemerintah daerah semakin tinggi untuk mencapai predikat Peduli HAM. Hal ini tentu menjadi jalan masuk bagi Pemerintah untuk semakin meningkatkan komitmen penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM,” kata Yasonna.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih predikat sebagai Kabupaten/Kota yang peduli HAM, dan kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Juga saya mengucapkan selamat kepada para Gubernur yang mendapat penghargaan sebagai pembina yang mendorong Kabupaten/Kota untuk senantiasa peduli HAM,” tuturnya.

Menkumham Yasonna Laoly Ajak Pelaku UMK Manfaatkan Kemudahan Berusaha Lewat Perseroan Perorangan

Bali – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengingat pentingnya sektor ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selaras dengan itu, Yasonna mengajak calon pelaku UMK memanfaatkan berbagai kebijakan Pemerintah mewujudkan kemudahan berusaha, termasuk lewat badan hukum baru perseroan perorangan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri berusia 67 tahun tersebut saat memberikan sambutan dalam diskusi interaktif di Bali mengenai arah kebijakan Pemerintah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait klaster kemudahan berusaha, Jumat (11/12/2020).

“UMK menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi hingga mencapai 60 persen. Hal ini menandakan bahwa UMK berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional sehingga kemudahan yang diberikan UU Cipta Kerja terhadap UMK akan meningkatkan lagi kontribusi terhadap penambahan lapangan kerja baru dan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Yasonna.

“UMK merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang membuat kita terhindar dari krisis tahun 1998. Saat itu, UMK membantu roda perekonomian kita terus berputar. Saya mengajak para calon pelaku usaha untuk tidak ragu memulai usahanya dan memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan Pemerintah melalui perseroan perorangan,” tuturnya.

Menurut Yasonna, perseroan perorangan yang dapat didirikan oleh hanya satu orang ini memberi banyak manfaat bagi pelaku UMK. Setidaknya, status badan hukum akan mempermudah pelaku UMK mendapatkan pinjaman usaha dari bank.

“UU Cipta Kerja melalui pengaturan tentang badan hukum perseroan perorangan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau business sustainability suatu usaha melalui laporan keuangannya,” kata Yasonna.

“Tidak hanya itu, pelaku usaha juga dapat melakukan pendaftaran atas merk dan Kemenkumham akan berusaha mencari inovasi lain yang memungkinkan perseroan perorangan mendapatkan hak kekayaan intelektual lebih mudah,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Terkait kondisi usaha di Bali, Yasonna juga menyebut perseroran perorangan bisa menjadi solusi bagi pelaku UMK di Pulau Dewata untuk bangkit dari tekanan pandemi Covid-19.

“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan perasaan prihatin dengan keadaan Bali dalam masa pandemi ini. Saya melihat jelas dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas bisnis, khususnya UMK. Untuk itu, saya berharap seluruh elemen dapat bahu-membahu mendorong pelaku usaha di Provinsi Bali untuk mendirikan perseroan perorangan,” katanya.

“Kami berharap bentuk perseoran tersebut memudahkan mereka mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk bangkit. Kita harus bekerja keras memastikan pelaku usaha di Indonesia mau maju, tidak berhenti di status quo, karena waktu berjalan dengan cepat dan kita harus terus beradaptasi,” kata Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu.

Yasonna menyampaikan bahwa perseroan perorangan hanya satu dari serangkaian upaya Pemerintah meningkatkan iklim berusaha di Tanah Air lewat UU Cipta Kerja. Ia menyebut bahwa kebijakan ini juga telah memangkas lebih dari 70 UU dari berbagai sektor.

Proses penyederhanaan regulasi ini disebutnya telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Terhitung mulai 2016, Yasonna mengatakan ada lebih dari 3 ribu Peraturan Daerah (Perda) terkait investasi dipangkas dan direvisi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memangkas izin usaha dari semula 537 izin menjadi 237 izin dan akan terus dievaluasi melalui sistem Online Single Submission.

“Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Jangan sampai terdapat kebijakan yang saling tumpang tindih sehingga investasi yang lebih baik di Indonesia benar-benar dapat kita wujudkan bersama,” katanya.

Hari HAM Sedunia, Yasonna Laoly: Pemerintah Akan Fokus pada Hak Perempuan, Anak, Kaum Disabilitas, dan Masyarakat Hukum Adat

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemerintah akan fokus menyelesaikan isu hak asasi kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat. Hal tersebut disampaikannya saat memberi kata sambutan virtual dalam rangkaian acara Hari Hak Asasi Manusia ke-72, Kamis (10/12/2020).

Yasonna menyebut fokus penyelesaian isu kelompok rentan itu tertuang dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) periode kelima yang disusun oleh Kemenkumham, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri di dalam Sekretariat Bersama RANHAM.

“Sekretariat Bersama RANHAM sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM periode ke-5, berikut dengan rencana aksinya,” kata Yasonna.

“Diharapkan tahun 2021, kita sudah mulai dengan program RANHAM baru periode ke-5, yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM kelompok rentan meliputi hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat,” tuturnya.

Disebut Yasonna, penyusunan RANHAM periode kelima ini merupakan salah satu dari rangkaian upaya Kementerian yang dipimpinnya terkait program pemajuan HAM. Program pemajuan HAM ini tak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau ke setiap daerah melalui Program Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Untuk tahun 2020, sebanyak 439 Kabupaten/Kota di Indonesia secara sukarela mengikuti penilaian oleh Kemenkumham. Setelah melalui verifikasi dan penilaian, terpilih sebanyak 258 Kabupten/Kota yang mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Perlu kami sampaikan bahwa program Kabupaten/Kota Peduli HAM ini, secara langsung maupun tidak langsung, lebih berhasil dalam mengenalkan nilai-nilai dan standar-standar pemenuhan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Kemenkumham selama ini juga giat menggeber pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM selama tiga tahun terakhir dengan melibatkan hampir seluruh unit pelaksana teknis. Untuk tahun 2020, sebanyak 240 unit pelaksana teknis di lingkup Kemenkumham berhasil meraih predikat terbaik dalam upaya melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM.

“Kami sudah mencanangkan agar di tahun-tahun selanjutnya ruang lingkup peserta program penilaian pelayanan publik berbasis ini lebih ditingkatkan,” kata Yasonna.

“Bukan hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi juga di unit-unit pelayanan Kementerian dan Lembaga, serta di Pemerintah Daerah,” tutur Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Selain ketiga upaya tersebut, Yasonna juga menyampaikan bahwa jajarannya terus melakukan perluasan jangkauan akses penanganan pelaporan atau pengaduan dugaan permasalan HAM hingga masyarakat sampai ke tingkat desa bisa terlayani dengan baik. Upaya diseminasi dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di masyarakat, yang sebelumnya lebih banyak kepada aparatur pemerintah, juga diutamakan menjangkau kalangan pelajar serta mahasiswa.

Secara bersamaan, upaya mendorong agar Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memakai parameter HAM. Terakhir, Yasonna juga memastikan jajarannya menangani dan menindaklanjuti berbagai isu HAM yang berkembang dan memerlukan perhatian, termasuk tindak lanjut dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) atau Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM.

Terkait upaya jangka pendek, Yasonna menjamin pemenuhan hak asasi manusia menjadi inti dari segenap upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk membawa Indonesia bangkit dari tekanan pandemi Covid-19.

“Tema Hari HAM tahun 2020 terkait dengan pandemi Covid-19 berfokus pada kebutuhan untuk membangun kembali dengan lebih baik dengan memastikan hak asasi manusia adalah inti dari upaya pemulihan,” ujarnya.

“Tanggal 10 Desember adalah kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya hak asasi manusia dalam membangun kembali dunia yang kita inginkan, kebutuhan akan solidaritas global, dan kemanusiaan bersama,” kata Yasonna.

Revisi KUHP dan UU Narkotika Jadi Upaya Pemerintah Perluas Akses Publik terhadap Keadilan

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemerintah terus mendorong penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dengan memperluas akses publik terhadap keadilan. Sebagaimana disampaikan Yasonna saat menjadi narasumber pada webinar Seminar Hari HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Selasa (8/12/2020), upaya itu antara lain dilakukan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Narkotika.

“Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, berupaya mendorong akses terhadap keadilan dalam upaya memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Upaya itu antara lain dengan revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice dengan memperkenalkan sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan,” kata Yasonna.

“Pendekatan restorative justice bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan pendekatan keadilan restoratif, diharapkan permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang terlampau penuh (over crowded) dapat diselesaikan,” tuturnya.

Yasonna menyebut bahwa akses masyarakat terhadap keadilan ini juga dilakukan dengan revisi atas UU Narkotika yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia seperti sekarang.

Pemidanaan pengguna narkotika seperti diatur UU Nomor 35 Tahun 2009 bukan cuma mengurangi keberhasilan penyembuhan pengguna, tetapi juga menyebabkan lapas dan rutan mengalami kelebihan penghuni.

“Dalam praktiknya, semua pemakai dimasukkan menjadi pelaku, bukan mengedepankan pendekatan pemulihan bagi pecandu atau melakukan rehabilitasi. Akibatnya, lapas dan rutan menjadi over crowded. Lebih dari 60 persen penghuni lapas dan rutan di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana narkotika,” ucap Yasonna.

“Dalam revisi UU Narkotika, pemerintah hendak membina pecandu agar dapat hidup bersih dan sehat terbebas dari jerat narkoba. Rehabilitasi serta penyembuhan secara medis dan sosial harus menjadi opsi prioritas,” ujar Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Yasonna menyebut Pemerintah juga telah melakukan serangkaian upaya lain untuk terus mendorong penghormatan dan penegakan HAM dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengeluarkan kebijakan HAM melalui Rencana Aksi Nasional HAM yang akan memasuki generasi kelima.

RANHAM generasi kelima, selain fokus kepada perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, juga akan mensinergikan implementasi Bisnis dan HAM ke dalam sasaran strategis RANHAM terhadap 4 kelompok sasaran di atas, salah satunya seperti mengarusutamakan isu gender dalam dunia usaha, termasuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM, juga telah melakukan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM bagi pemerintah daerah, pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM melalui POS YANKOMAS, dan diseminasi hak asasi manusia pada seluruh lapisan masyarakat, baik dari aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, perusahaan, sampai ke tingkat pendidikan seperti sekolah dan universitas. Hanya, Yasonna menegaskan bahwa upaya itu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah sendirian.

“Upaya pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tidak akan terwujud jika hanya dikerjakan oleh Pemerintah. Perlu kerja sama dan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swata, dan masyarakat,” kata Yasonna.

“Dalam memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember ini, saya mengajak mari kita semua berangkulan tangan, bekerja bersama untuk menciptakan sinergitas dalam mencapai tujuan bangsa dan mengagendakan pengutamaan prinsip HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” tuturnya.

Menkumham Yasonna Laoly Bangga Indonesia Toreh Sejarah di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Hasan Kleib sebagai Deputy Director General WIPO (World Intellectual Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia). Inilah pertama kalinya salah satu putra terbaik Indonesia menduduki jabatan strategis di organisasi internasional tersebut.

“Membanggakan dan menjadi torehan sejarah RI, untuk pertama kalinya wakil Indonesia menduduki jabatan strategis tinggi di organisasi internasional,” kata Yasonna, di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Yasonna mengatakan, pencalonan Indonesia sebagai salah satu Deputy Director General WIPO sudah disepakati Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri, dan dia sampaikan saat menghadiri sidang tahunan WIPO pada 21 September 2020.

Menteri yang hobi bersepeda itu menegaskan bahwa keikutsertaan di WIPO adalah bukti besarnya perhatian Indonesia terkait hak kekayaan intelektual dan segala upaya perlindungannya. Terlebih saat ini Kemenkumham terus menguatkan sosialisasi dan perlindungan kekayaan intelektual yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Manfaatnya sangat besar bagi Indonesia, dan akan membuat kekayaan intelektual semakin dihargai” ujar menteri 67 tahun yang tengah menjalani periode keduanya sebagai Menkumham di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, keberhasilan Indonesia menduduki jabatan tinggi dan strategis di WIPO juga sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk menempatkan putra/putri terbaik bangsa di organisasi internasional.

Keberhasilan Indonesia menduduki posisi Deputy Director General di WIPO, kata Yasonna, berkontribusi terhadap pengembangan inovasi dan kreativitas terkait kekayaan intelektual di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Maju, dan akan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Pencalonan Indonesia sebagai deputi di WIPO ini terus kami kawal dan akhirnya tercapai berkat keaktifan, konsistensi, dan kelihaian diplomasi Indonesia,” ujar Yasonna.

Duta Besar Hasan Kleib adalah Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa. Pria kelahiran Jawa Barat itu terpilih menjadi Deputy Director General WIPO setelah melalui serangkaian proses seleksi, dan pemilihan yang dilaksanakan pada sesi Sidang Coordination Committee WIPO, 3 Desember 2020, di Jenewa, Swiss.

WIPO adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara, yang memiliki mandat untuk memimpin pengembangan sistem Kekayaan Intelektual yang adil dan efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas seluruh bangsa.

Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang dipercaya memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bawah Direktur Jenderal organisasi internasional ini. Keempat Deputy Director General tersebut berasal dari Amerika Serikat, Perancis, RRT, dan Indonesia.

Duta Besar Hasan Kleib akan menjabat sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector, atau pembangunan nasional dan regional melalui Kekayaan Intelektual (KI). Posisi tersebut akan dijabat mulai tanggal 1 Januari 2021 dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.

Beri Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Yasonna Laoly Ingatkan Peran Vital Kekayaan Intelektual bagi Ekonomi Kreatif

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini perkembangan pesat ekonomi kreatif harus diiringi dengan peningkatan kesadaran atas kekayaan intelektual. Menurut Yasonna, kekayaan intelektual dapat memberi nilai tambah atas produk ekonomi kreatif dibanding pesaing di pasar dalam industri yang sama.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan kuliah umum sebagai acara puncak Pekan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, Jumat (27/11/2020).

“Peran Kekayaan Intelektual dalam era baru Revolusi Industri 4.0 memiliki posisi yang sangat penting. Kekayaan Intelektual sebagai fondasi dari Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi competitive advantage sekaligus pendorong perekonomian nasional,” kata Yasonna dalam sesi kuliah umum virtual tersebut.

“Untuk itu, tentunya perlu dibutuhkan perhatian khusus dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi kreatif dari segenap pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah,” ujarnya.

Menurut Yasonna, salah satu peran penting kekayaan intelektual atas produk-produk ekonomi kreatif tak lain terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema ini merupakan bagian upaya pemerintah menambah dampak kekayaan intelektual pada kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu sasaran pengembangan ekonomi kreatif sebagai haluan baru dalam era perekonomian nasional ialah pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diharapkan dapat meningkatkan akses pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif,” ucap Yasonna.

“Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan Hak Kekayaan Intelektual serta perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi usaha ekonomi kreatif,” ucap menteri berusia 67 tahun tersebut.

Adapun Pekan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia digelar pada 23-27 November 2020. Selain sejumlah webinar yang diisi ahli dan peneliti di bidang kekayaan intelektual, kegiatan ini ditutup dengan penyerahan secara simbolis sertifikat Hak Kekaaan Intelektual Universitas Indonesia.

“Kami selaku pihak Pemerintah berharap bahwa penyerahan sertifikat HKI ke-4.000 secara simbolis kepada inventor dan kreator yang berasal dari Universitas Indonesia, kiranya menjadi pengikat komitmen di antara pemerintah dan insan civitas academica bahwa tanggung jawab memajukan inovasi dan kesejahteraan negara adalah tanggung jawab bersama seluruh insan Indonesia,” ucap Yasonna.

“Kemajuan suatu bangsa sangat berkorelasi positif dengan inovasi-inovasi dan terdaftarnya kekayaan intelektual di negara itu. Kerja sama antara pemikiran dari kampus dengan dunia industri akan menghasilkan terobosan inovasi yang sangat berguna. Terima kasih kepada para inventor dan penerima Hak Kekayaan Intelektual dari Universitas Indonesia. Teruslah berkreasi dan berinovasi untuk bangsa ini,” katanya.

Kemenkumham Gelar Swab Test Bagi 28 Ribu Warga Binaan Lapas dan Rutan, Yasonna Laoly: Ini Gotong Royong dan Ikhtiar Mengatasi Pandemi

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pelaksanaan swab test atau tes usap Covid-19 yang digelar oleh Kemenkumham pada 26 November hingga 3 Desember 2020 merupakan bentuk ikhtiar dan gotong royong mengatasi penyebaran virus Corona.

Hal ini disampaikan Yasonna dalam sambutannya saat membuka pelaksanaan swab test tahap II bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit Utama Kemenkumham, ASN UPT Pemasyarakatan, serta warga binaan pemasyarakatan pada lapas dan rutan se-Jabodetabek, Kamis (26/11/2020).

“Menghadapi pandemi Covid-19 ini seperti ‘World War with the Invisible Enemy’, Perang Dunia dengan Musuh Tak Kasat Mata. Saya sebagai Menkumham mengajak seluruh jajaran untuk membangun komitmen, merapatkan barisan, menyamakan frekwensi, dan mengedepankan kolaborasi serta gotong royong dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 sehingga tidak meluas dan dapat segera berakhir penyebarannya,” ujar Yasonna.

“Memang tidak mudah, perlu kerja keras dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang sering dipesankan oleh Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan swab test ini juga merupakan ikhtiar kita,” tuturnya.

Pelaksanaan tes usap ini adalah yang kedua kalinya digelar oleh Kemenkumham. Tes tahap I dan pembagian masker kepada ASN Kemenkumham Unit Utama dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sebelumnya digelar pada 3-6 November lalu.

Adapun swab test tahap II merupakan hasil kerja sama tim medis Persatuan Tenaga Kesehatan (Pernakes) Kemenkumham dengan Tim Medis dari beberapa perusahaan penyedia jasa layanan kesehatan dengan kuota sebanyak 34 ribu alat tes.

Dari jumlah itu, porsi terbanyak diperuntukkan bagi tes usap kepada warga binaan pemasyarakatan lapas/rutan se-Jabodetabek, yakni 28.133 alat usap. Sebanyak 3.084 alat tes lainnya diperuntukkan bagi pegawai UPT Pemasyarakatan di Jabodetabek, sementara 2.819 sisanya diperuntukkan bagi pegawai Kemenkumham pusat.

“Kali ini yang melaksanakan swab bukan hanya ASN Kemenkumham, tetapi juga warga binaan pemasyarakatan. Saya mengapresiasi kepada jajaran yang selalu responsif, melakukan tindakan secara nyata, dan membuktikan kepada publik bahwa kita juga ikut berjuang dan bekerja keras menghentikan penyebaran virus Corona, khususnya di Jabodetabek,” kata Yasonna.

Pelaksanaan swab test ini mendapat apresiasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo yang hadir pada kegiatan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga dari kiri) didampingi Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto (paling kiri), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo (kedua dari kiri), dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga (paling kanan) dalam acara Pembukaan Swab Test Tahap II Bagi ASN Kemenkumham Unit Utama, ASN UPT Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada lapas/rutan se-Jabodetabek, Kamis (26/11/2020).

“Kami dari satgas penanganan Covid-19 menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menkumham yang telah mengambil inisiatif yang sangat baik untuk melakukan swab test massal, baik kepada ASN dan warga binaan. Ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk melakukan testing dan tracing yang massif dan agresif karena salah satu upaya mempercepat memutus mata rantai penularan adalah melalui testing dan tracing,” ujar Doni.

“Perkembangan menunjukkan bahwa peningkatan angka pasien di rumah sakit akan bisa mengakibatkan angka kematian dokter yang lebih tinggi. Jumlah pasien di RS paralel dengan risiko dokter. Ini yang harus kita lindungi karena jumlah dokter kita terbatas. Dokter tidak boleh lagi menjadi ujung tombak, tetapi benteng terakhir bangsa kita. Kita yang lainnya yang harus menjadi ujung tombak dan Kemenkumham hari ini telah menjadi ujung tombak untuk memutus mata rantai penyebaran,” ujar Doni.

Swab test tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pencegahan dan mitigasi risiko Covid-19 di kementerian yang dipimpin Yasonna tersebut. Selain pelaksanaan tes dan pembagian masker, Kemenkumham juga menyiapkan data pelacakan ASN Kemenkumham yang mempunya gejala Covid-19 dan sebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham yang dapat diakses secara bebas di portal covid19.kemenkumham.go.id.

“Kami menyadari bahwa pandemi Covid-19 sangat memengaruhi pola kerja dan cara berinteraksi secara sosial. Walau demikian, Kemenkumham akan bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19,” ucap Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto.

“Swab test yang dilakukan kali ini adalah peran Kemenkumham sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi Covid-19,” ujar Bambang.

Serahkan Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik, Yasonna Laoly Berharap Pemerintah Daerah dan DPRD Memaksimalkan Pengelolaan Basis Data Digital Dokumen dan Informasi Hukum

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengapresiasi upaya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Yasonna berharap basis data digital dokumen dan informasi hukum nasional ini bisa lebih dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah serta DPRD untuk memudahkan seluruh anggota masyarakat yang ingin dokumen hukum nasional.

Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelolan JDIH yang berlangsung di Aula Moedjono Gedung BPHN, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

“Dalam kondisi Pandemi Covid-19, salah satu layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kemudahan akses terhadap informasi, secara khusus dokumentasi dan informasi hukum yang bisa diakses secara cepat dari sumber yang terpercaya dan valid serta tidak berbayar,” kata Yasonna.

“JDIH di berbagai institusi pemerintah dan perguruan tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah, terintegrasi dalam sebuah portal nasional yang dikelola BPHN sebagai Pusat JDIHN telah menunjukkan eksistensi dan kinerjanya dalam menyediakan akses kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen serta informasi hukum. Keberadaan JDIH dan JDIHN adalah salah satu bukti negara hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum,” ujarnya.

Yasonna menyebut bahwa keberadaan JDIHN telah mengintegrasikan data dokumen hukum dari para anggota JDIHN sehingga menjadi basis data digital dokumen dan informasi hukum nasional. Portal JDIHN kini sudah mengoleksi hampir 315 ribu dokumen hukum, yang terdiri dari regulasi di tingkat pusat dan daerah serta produk hukum non regulasi.

Per November 2020, Anggota JDIHN sudah berjumlah 1600-an di mana 734 di antaranya telah memiliki laman JDIHN sebanyak 734 dengan Anggota JDIHN yang sudah terintegrasi sebanyak 589. Sebagaimana disebut Yasonna, portal JDIHN bahkan sudah memuat dokumen hukum dalam bentuk peraturan kepala desa sebagai produk regulasi di tingkat daerah. Perkembangan ini membuat Yasonna yakin portal JDIHN akan menjadi khazanah dokumen hukum terlengkap di Tanah Air.

Karena itu pula Yasonna berharap pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan JDIH sebagai basis data digital dokumen hukum nasional untuk memudahkan anggota masyarakat yang ingin mengaksesnya.

“Secara umum, anggota JDIHN yang berada di pusat sudah memiliki JDIH yang terintegrasi. Namun, masih banyak anggota JDIH di daerah, yaitu pemerintah Kabupaten dan Kota serta Sekretariat DPRD yang perlu didorong untuk segera memiliki JDIH sehingga dokumen hukum yang dihasilkan oleh institusi masing-masing dapat menjadi bagian dari basis data nasional,” ujar Yasonna.

“Untuk itu, kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia, saya mohon perhatian dan dukungan agar seluruh Anggota JDIHN di wilayahnya masing-masing dapat berpartisipasi aktif dalam mengelola JDIH,” tuturnya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof R. Benny Riyanto saat memberikan sambutan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) sekaligus memberikan penghargaan kepada anggota JDIHN Terbaik Tahun 2020 di Gedung BPHN, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga menyerahkan penghargaan kepada 58 penerima nominasi yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L), Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Lembaga Non Struktural (LNS), Pemerintah Daerah, serta Perguruan Tinggi. Munculnya sejumlah nama baru dalam daftar penerima penghargaan disebut Yasonna sebagai penanda kian ketatnya kompetisi di antara sesama anggota JDIHN.

“Kepada Anggota JDIHN yang mendapatkan penghargaan, saya menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan dan kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH di lingkungan masing-masing. Semoga prestasi yang telah dicapai dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anggota JDIHN lainnya untuk lebih antusias lagi dan sungguh-sungguh dalam mengelola JDIH,” kata Yasonna

Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Prof R. Benny Riyanto mengatakan pemberian penghargaan bagi Anggota JDIHN, yang dilakukan sejak 2014 oleh Kemenkumham, menjadi penyemangat dan pendorong bagi Anggota JDIHN untuk memberi kinerja terbaik dalam mengelola JDIH pada institusi masing-masing.

“Pemberian penghargaan Anggota JDIHN terbaik ini adalah untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama pemenuhan hak dasar di bidang hukum yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam bentuk pemberian informasi hukum yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah melalui pengelolaan JDIH berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Kepala BPHN.

Adapun deretan penerima penghargaan Anggota JDIHN Terbaik 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Lembaga Non-Struktural Terbaik: Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  2. Kementerian Terbaik: Kementerian Keuangan
  3. Lembaga Negara Terbaik: Badan Pemeriksa Keuangan
  4. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Terbaik: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  5. Provinsi Besar dengan Anggota JDIHN Lebih dari 40 Terbaik: Jawa Barat
  6. Provinsi Menengah dengan Anggota JDIHN 20-40 Terbaik: Bengkulu
  7. Provinsi Kecil dengan Anggota JDIHN <20 Terbaik: Bali
  8. Kabupaten Terbaik: Banyuwangi
  9. Kota Terbaik: Kota Batam
  10. Sekretariat DPRD Terbaik: Sekretariat DPRD Kabupaten Bungu
  11. Perpustakaan Hukum PTN dan PTS Terbaik: Universitas Pamulang
  12. Institusi Pendukung JDIHN: Kementerian PANRB

Sampaikan Persetujuan Pemerintah Atas 38 RUU Prolegnas Prioritas 2021, Yasonna Laoly: Demi UU yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Rakyat

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan Pemerintah setuju dengan 38 RUU prolegnas prioritas 2021 yang diusulkan bersama Badan Legislasi DPR. Yasonna juga berharap proses penyusunan RUU prolegnas prioritas tahun 2021 dapat menghasilkan UU yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat.

Hal itu disampaikan Yasonna saat mewakili Pemerintah dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR dalam rangka pengambilan keputusan RUU prolegnas prioritas tahun 2021 dan perubahan prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

“Mendasarkan pada hasil rapat panitia kerja penyusunan prolegnas pada 24 November 2020, pada prinsipnya kami atas nama pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat panja dan tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan serta atas dasar pemikiran yang kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Yasonna.

“Kami berharap kerja sama antara Baleg DPR RI, Panitia Perancang UU DPD RI, dan pemerintah dalam penyusunan prolegnas dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan UU yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Menteri berusia 67 tahun tersebut.

Pada rapat panja sebelumnya, Baleg dan Pemerintah telah mengusulkan 38 RUU untuk masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dengan rincian 26 RUU merupakan usualan DPR, 8 RUU sebagai usulan Pemerintah, 2 RUU usulan DPR bersama Pemerintah, dan 2 RUU yang diusulan DPD RI. Selain itu, disepakati juga perubahan prolegnas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 3 RUU.

Yasonna pun menyampaikan apresiasi dari Pemerintah atas tercapainya kesepakatan tersebut.

“Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota panja penyusunan prolegnas baleg DPR RI, panitia perancang UU DPD RI, serta pemerintah, yang dengan kesungguhan dalam pembahasan dan diskusi yang panjang dan melelahkan telah mencurahkan waktu dan kemampuan dengan mempertimbangkan landasan hukum, substansi pengaturan, dan kesiapan syarat teknis berupa kesiapan naskah akademis dan rencana UU untuk mendapatkan kesepakatan mengenai RUU prolegnas prioritas 2021 dan perubahan prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 yang realistis dan responsif,” katanya.

Adapun pengambilan keputusan terkait RUU prolegnas prioritas ditunda hingga Kamis (26/11/2020) akibat masih adanya perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi DPR terkait 3 RUU, yakni RUU Ketahanan Keluarga, RUU Bank Indonesia, dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Terima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2020, Yasonna Laoly Tegaskan Komitmen Pelayanan HAM dan Kepentingan Masyarakat

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus melayani pemenuhan hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

“Tentu kami berterima kasih kepada KemenPANRB atas terpilihnya kami sebagai salah satu penerima Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020,” ucap Yasonna.

“Perubahan zaman, apalagi ditambah dengan tekanan besar akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang, harus disiasati dengan inovasi demi inovasi demi melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga penghargaan ini menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada publik,” tuturnya.

Adapun inovasi Kemenkumham yang diganjar dengan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 tak lain lewat pendirian pos pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari, Papua Barat, pada akhir Juli silam. Pos pengaduan HAM tersebut merupakan kerja sama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan Persekutuan Gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP PB).

Lewat kerja sama tersebut, para pendeta, pastor, dan kepala suku mendapat pelatihan dari paralegal yang difasilitasi Kemenkumham Papua Barat. Para pastor dan pendeta inilah yang diharapkan dapat turut melayani jemaat yang mengalami persoalan terkait HAM dalam kehidupannya.

Yasonna menyebut penghargaan terkait pendirian pos pelayanan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari tersebut dapat dilihat sebagai penegasan atas komitmen pemerintah terkait pemenuhan HAM masyarakat, termasuk di Papua.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) dalam acara penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

“Kementerian Hukum dan HAM punya komitmen tinggi terkait upaya pemenuhan HAM, termasuk untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Papua,” ujar Yasonna.

“Karenanya, apresiasi yang kami terima atas inovasi ini pun bisa dilihat sebagai komitmen pemerintah secara keseluruhan untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia terpenuhi dengan ideal,” katanya.

Sebagaimana diketahui, hari ini KemenPANRB menyerahkan penghargaan pelayanan publik kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga kelompok masyarakat sipil. Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin tersebut merupakan puncak dari tiga kegiatan kompetisi pelayanan publik KemenPANRB.

Ketiga kompetisi yang dimaksud ialah: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 Tahun 2020, dan Kompetisi Pengeola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. Pos pengaduan HAM yang dibentuk Kemenkumham di 50 denominasi gereja di Papua Barat termasuk pada kategori pertama.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali dihelat oleh Kementerian PANRB pada 2014. KIPP merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan/pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah untuk mendorong gerakan One Agency One Innovation sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. KIPP tahun 2020 sendiri dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus.