RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 Disepakati, Yasonna Laoly: Hasil Terbaik dari Perbedaan Pendapat dalam Pembahasan

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut kesepatan terkait 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 merupakan hasil terbaik dari perbedaan pendapat dalam pembahasan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara pemerintah bersama bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Panitia Perancang UU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait perubahan perubahan prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2021 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

“Kami atas nama Pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan serta atas dasar pemikiran kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Yasonna, Kamis (14/1/2021).

“Dengan ini, kami berharap kerja sama antara Baleg DPR-RI, Panitia Perancang UU DPD RI, dan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan UU yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas tersebut, dicapai kesepakatan mengenai 3 perubahan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Ketiga perubahan tersebut ialah RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (yang merupakan penggabungan dari RUU tentang Penilai, RUU tentang Perlelangan, dan RUU tentang Pengurusan Utang Piutang Negara dan Piutang Daerah), perubahan judul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tentang Jaminan Benda Bergerak, serta Penambahan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

Selain itu, disepakati pula sejumlah 33 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Dari total 33 RUU tersebut, 20 di antaranya merupakan usulan DPR, 9 RUU usulan Pemerintah, 2 RUU usulan Pemerintah bersama DPR, dan 2 RUU usul DPD.

Adapun kesembilan RUU yang menjadi usulan Pemerintah, yakni: RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Ibukota Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara dua RUU yang menjadi usulan bersama antara Pemerintah dan DPR ialah RUU atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Apakah rancangan prolegnas tahun 2021 dan prolegnas perubahan tahun 2020-2024 bisa kita setujui dengan catatan?” tanya Supratman yang disambut dengan persetujuan dari peserta rapat lainnya.

Sebelumnya, rapat kerja penyusunan prolegnas digelar pada 24 November 2020 dan dilanjutkan dengan rapat kerja serta forum lobi sehari berselang. Namun, pada rapat kerja tersebut tidak ditemui kesepakatan karena ada 3 dari 36 usulan RUU di Prolegnas Prioritas 2021 yang menimbulkan perdebatan dan ditolak mayoritas fraksi DPR. Ketiga RUU itu adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila, serta RUU Bank Indonesia. Rapat akhirnya diputuskan untuk ditunda setelah forum lobi tidak membuahkan hasil.

Tak ayal Yasonna menyampaikan apresiasi kepada Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD atas tercapainya kesepatan mengenai perubahan prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan RUU prioritas tahun 2021 pada hari ini.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan serta anggota baleg DPR RI dan Panitia Perancang UU DPD RI yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembahasan dengan diskusi yang panjang dan melelahkan, dengan mempertimbangkan landasan hukum, substansi pengaturan, dan kesiapan syarat teknis yang berupa kesiapan naskah akademik serta draft RUU, untuk mendapatkan kesepakatan mengenai RUU yang termuat dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2021,” kata Yasonna.

Pers Diharapkan Turut Sosialisasikan Program Vaksin Covid-19 dan Perangi Hoaks

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pers memainkan peran dalam sosialisasi akan pentingnya vaksinasi Covid-19 dan memerangi hoaks serta disinformasi di media sosial. Hal ini disampaikan Yasonna dalam sesi audiensi virtual dengan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Rabu (13/1/2021).

“Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi dimulai hari ini,” kata Yasonna.

“Hari ini Presiden memulai vaksin secara nasional. Mohon dukungan dari teman-teman pers mensosialisasikan ini, menjelaskan kepada publik bagaimana pentingnya vaksin,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa aturan yang diterapkan kepada para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu menyatakan sanksi tersebut bertujuan tak lain mendorong publik untuk bersama-sama bersedia divaksin.

“Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan yang kita buat hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama karena kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, tentunya herd immunity yang kita harapkan tidak akan terjadi,” kata Yasonna.

“Saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional, yakni bagaimana peran pers agar masyarakat dapat tercerahkan dan hoaks bisa kita eliminasi bersama,” ucapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly didampingi Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham Heny Susila dalam sesi audiensi virtual dengan panitia Hari Pers Nasional 2021.

Selain itu, Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong yang bertebaran di media sosial.

“Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga hoaks bertebaran di mana-mana,” ucap menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu.

“Peran media mainstream harus lebih baik dibanding media sosial, termasuk grup WhatsApp. Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali. Kita berharap peran pers sebagai pilar demokrasi keempat betul-betul hadir karena akan sangat berbahaya sekali bila media sosial sudah dikuasai oleh hoaks dan media mainstream kehilangan esensinya,” ucapnya.

Adapun dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa acara puncak HPN 2021 akan berlangsung di Ancol pada 9 Februari mendatang dan digelar secara virtual.

“Kendatipun nanti Hari Pers Nasional ini kita laksanakan secara virtual sepenuhnya, tidak mengurangi makna dari perayaan Hari Pers Nasional,” tutur Yasonna.

Menyongsong 2021, Yasonna Laoly Minta Jajaran Kemenkumham Kerja Ikhlas Tuntaskan “PR”

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta jajarannya meningkatkan kinerja untuk menghadapi seluruh tantangan dan menyelesaikan pekerjaan rumah pada 2021. Hal itu disampaikan Yasonna dalam apel akhir tahun 2020 pegawai Kemenkumham, di Kompleks Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

“Tahun 2020 hampir berakhir, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas. Demikian juga dengan masa pandemi, sampai hari ini pun belum dapat kita prediksi kapan berakhirnya,” kata Yasonna.

“Rasanya belum cukup apa yang sudah kita perbuat di tahun 2020. Persoalan-persoalan rutin maupun insidental masih tersisa untuk kita tuntaskan di tahun 2021,” sambung menteri berusia 67 tahun tersebut.

Oleh karenanya, kata Yasonna, seluruh jajaran Kemenkumham harus bekerja lebih keras lagi dan bekerja secara ‘Ikhlas’ saat memasuki tahun 2021. Ikhlas yang dimaksud Yasonna bukan hanya berarti ketulusan hati dalam berkarya dan melayani, melainkan kependekan dari iman dan takwa, keamanan dan ketertiban, lakukan protokol kesehatan dan terapkan pola hidup sehat, atur penggunaan teknologi informasi dengan tepat, dan segera lakukan tugas serta fungsi sesuai target kinerja yang ditetapkan.

“Sebagaimana pepatah, seorang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan; seorang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Mari bersama-sama merapatkan barisan untuk menyongsong Tahun 2021 dengan penuh optimis. Bersama kita PASTI menghadapi seluruh tantangan di masa yang akan datang dan mewujudkan Kemenkumham yang lebih PASTI,” ucap Guru Besar Ilmu Kriminologi PTIK tersebut.

Dalam apel akhir tahun yang dihadiri jajaran Kemenkumham seluruh Indonesia secara virtual itu, Yasonna juga menyampaikan terima kasihnya pada Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang memasuki masa purnabakti. Menurut Yasonna, Bambang memiliki etos kerja yang layak ditiru seluruh jajaran di Kemenkumham.

“Saya beserta seluruh jajaran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Bambang atas dedikasi dan pengabdiannya untuk Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Pak Bambang senantiasa diberikan nikmat sehat dalam menjalani purnabakti, dan 8 tetap berkarya untuk bangsa dan negara tercinta,” ungkap Yasonna.

Sekjen Kemenkumham Purna Tugas, Yasonna Laoly: Saya Merasa Kehilangan

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM mengaku kehilangan sosok Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang memasuki masa purna tugas. Hal itu disampaikan Yasonna dalam acara tasyakuran pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Sahabat kita, Dr. Bambang Rantam Sariwanto memasuki masa purna tugas. Saya sebagai pribadi merasa kehilangan. Sosok Pak Bambang benar-benar menjiwai sebagai Sekretaris Jenderal. Perjalanan karier di Kemenkumham telah menempa Beliau menjadi sangat paham bagaimana menjalankan peran, tugas, dan fungsi sebagai Sekjen,” kata Yasonna dalam keterangan kepada wartawan.

“Pak Bambang telah mengurus fasilitatif administratif dengan baik, mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, masalah umum, kehumasan, dan tata kelola teknologi informatika,” tuturnya.

Yasonna menyebut pengabdian Bambang selama puluhan tahun membuatnya layak didaulat sebagai pemimpin yang menginspirasi di Kemenkumham.

“Kerja kerasnya, kedisiplinannya serta dedikasinya sangat berkualitas dan tidak terbatas. Sudah sepantasnya sosok beliau ini, kita jadikan “The Inspiring Leader” di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (paling kanan) saat memberikan kenang-kenangan lukisan kepada Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang memasuki purnatugas, Selasa (29/12/2020).

“Terima kasih Pak Bambang, sudah mengurus saya dan Kementerian Hukum dan HAM dengan paripurna, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Pak Bambang,” ucap menteri berusia 67 tahun tersebut.

Dalam acara tersebut, Yasonna menyampaikan sejumlah prestasi yang dicapai oleh jajarannya sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah peningkatan jumlah satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Kenaikannya hampir seratus persen. Dari yang berjumlah 43 unit meraih predikat WBK/WBBM menjadi 83 unit kerja pada tahun ini,” tutur Yasonna.

Selain itu, Yasonna pun menyinggung keberhasilan jajarannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan, peringkat terbaik pengelola anggaran, penghargaan dari Arsip Naisonal RI, Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Kompetensi dengan Kategori A, beberapa inovasi layanan publik, penegakan pelayanan hukum dan pemajuan hak asasi manusia, serta beberapa capaian penting lainnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Tasyakuran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkumham Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Di tengah pandemi Covid-19, Kemenkumham juga telah melakukan inovasi untuk mendukung tatanan kenormalan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” ujar Yasonna.

Hanya, Yasonna berharap jajaran ASN Kemenkumham tidak berpuas diri dengan rangkaian prestasi tersebut.

“Kerja kita belum selesai, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Saya harap Pak Wakil Menteri dan jajaran tetap solid dalam satu frekuensi, satu kerangka kerja, dan satu komando untuk bersama-sama mensukseskan visi-misi Presiden serta Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” kata Yasonna.

Refleksi Akhir Tahun 2020, Yasonna Laoly Ajak Jajarannya Jadikan Kemenkumham Berkelas Dunia

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja kendati Kemenkumham berhasil meraih sederet prestasi sepanjang tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam acara Refleksi Akhir Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Justru kita akan memulai babak dan episode yang baru di tahun 2021. Jaga integritas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk menyelesaikan seluruh persoalan kinnerja secara tuntas dan berkualitas,” katanya dalam keterangan kepada wartawan.

“Semoga dengan berakhirnya 2020, berakhir pula pandemi Covid-19 di dunia ini. Dengan harapan baru, dengan kekuatan doa, dengan komitmen saling sinergi dan kolaborasi, mari bersama kita bergandengan tangan memasuki gerbang tahun 2021 dengan antusias, pikiran jernih, dan hati bersih. Ayo kita buktikan Kemenkumham pasti menjadi yang terbaik. Menjadi kementerian yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) sepanjang masa dan berkelas dunia,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna mengakui bahwa 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan akibat tekanan pandemi Covid-19. Itulah yang membuatnya mengapresiasi kinerja jajarannya yang membuat Kemenkumham bisa beradaptasi dan berhasil meraih sederet prestasi.

“Puji Tuhan, tahun 2020 mampu kita lewati dengan baik dan mengukir beberapa prestasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Negara, yang telah setia menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemenkumham. Terutama kepada Menteri PAN-RB serta Ketua Ombudsman RI yang selalu setia mendampingi saya membina ASN Kemenkumham, membina pelayanan publik hingga berjalan dengan baik,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

“Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang tersebar di 1.079 satuan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, yang sepanjang tahun 2020 ini telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan target secara tuntas,” tutur Yasonna.

Yasonna menyampaikan bahwa Kemenkumham mengawali tahun 2020 dengan pembangunan Zona Integritas sekaligus mendeklarasikan Janji Kinerja. Berawal dari komitmen tersebut, sebanyak 72 satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 11 satuan kerja lainnya mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini merupakan hal yang menggembirakan karena terjadi peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 34 WBK dan 4 WBBM. Adapun tahun 2021, harus lebih baik serta meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya,” kata Yasonna.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih penghargaan atas keberhasilannya mengelola keuangan dengan baik. Kementerian ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2019. Kemenkumham juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran.

Adaptasi juga digeber untuk tetap bisa menggelar pelayanan publik di tengah kenormalan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Di bidang Keimigrasian misalnya, Kemenkumham menerbitkan peraturan tentang pelarangan lalu lintas orang asing serta menerapkan protokol kesehatan bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, perpanjangan izin tinggal online, visa online, dan inovasi Eazy Passport.

Untuk Pemasyarakatan disebutnya melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam bentuk sidang serta kunjungan online, pada bidang kekayaan intelektual dilakukan inovasi pendaftaran online lokvit (loket virtual) yang mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan, seemntara di bidang Peraturan Perundang-Undangan bisa memfasilitasi pembentukan peraturan lewat rapat pembahasan secara daring.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dalam acara Refleksi Akhir Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Adapun bidang Administrasi Hukum Umum memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara layanan publik tercepat secara daring. Pengakuan dari MURI juga didapat di bidang penelitian dan pengkajian atas penyelenggaraan konferensi ilmiah internasional dengan peserta terbanyak. Selain itu, Yasonna juga tak lupa menyampaikan apresiasi atas kinerja bidang Hak Asasi Manusia yang memperoleh beberapa penghargaan atas keberhasilan dalam menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

Tak cuma soal kinerja, Yasonna menyebut jajarannya turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan meringankan beban masyarakat lewat berbagai bantuan.

“Kemenkumham melakukan penerapan protokol kesehatan, pembagian personal hygiene dan vitamin kepada seluruh pegawai di pusat maupun wilayah, serta secara berkala melakukan tes rapid dan swab test kepada pegawai sehingga dapat mendeteksi dini gejala dan penyebaran Covid-19 guna memutus mata rantai penyebarannya,” tutur Yasonna.

“Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Kemenkumham memberikan layanan tes rapid drive thru sejumlah 1000 orang, memberikan bantuan sembako, APD, masker, faceshield, hingga hand sanitizer produksi dari lapas, pembagian hasil pertanian lapas kepada masyarakat, serta swab test bagi 30 ribu warga binaan dan pegawai di lapas dan rutan wilayah DKI Jakarta,” ucapnya.

Resmi Perkenalkan Wamenkumham, Yasonna Laoly Ingatkan Tantangan Memenuhi Tuntutan Publik

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keyakinannya bahwa Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej akan membantunya memenuhi tuntutan publik akan hadirnya produk hukum berkualitas. Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam sambutannya pada acara perkenalan Wamenkumham, penyerahan SK CPNS, dan serah terima jabatan pimpinan tinggi Kemenkumham di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Pada kesempatan ini saya memperkenalkan partner kerja baru saya, yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Prof. Eddy bukan sosok asing bagi saya. Beliau teman diskusi saya dalam membahas persoalan hukum, khususnya dalam hal pembentukan regulasi. ,” kata Yasonna.

“Saya sangat berharap Pak Wamen membantu saya, khususnya dalam hal pembentukan regulasi yang menjadi core business Kemenkumham. Pembentukan regulasi menjadi isu strategis yang harus bersama-sama kita sukseskan karena tuntutan publik akan adanya produk hukum yang berkualitas sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ucap Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (mengatupkan tangan) saat hadir di acara perkenalan Wamenkumham, penyerahan SK CPNS 2019, dan serah terima jabatan pimpinan tinggi Kemenkumham di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik enam menteri dan lima wakil menteri baru hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, yang merupakan salah satu guru besar bidang hukum di balik penyusunan RUU KUHP, ditunjuk menempati posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya kosong.

“Saya yakin, pilihan Bapak Presiden kepada Prof. Eddy sangat tepat karena Beliau sangat paham kaidah hukum dan penerapannya dalam regulasi,” tutur Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada perwakilan CPNS Kemenkumham 2019. Kepada mereka, Yasonna mengingatkan untuk betul-betul menjaga integritas dalam melaksanakan pekerjaan sebagai abdi negara dan menjauhi penggunaan narkoba.

“SK ini adalah bukti otentik sekaligus kontrak pengabdian kepada bangsa dan negara. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan dan keberuntungan menjadi ASN seperti kalian. Kalian telah terpilih di antara banyak pilihan, jangan sia-siakan,” ucap Yasonna.

“Jaga integritas, bekerjalah dengan jujur, hati dan pikiran yang bersih dan positif. Jaga sikap serta perilaku. Secerdas apapun manusia, dia tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak mempunyai sikap dan sopan santun yang baik. Juga jangan sekali-sekali bermain dengan narkoba. Sekali mencaoba, kalian telah menggali liang kubur untuk diri sendiri,” tutur menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kemeja putih) dalam acara perkenalan Wamenkumham, penyerahan SK CPNS 2019, dan serah terima jabatan pimpinan tinggi Kemenkumham di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Selain itu, Yasonna juga melaksanakan serah terima jabatan kepada sejumlah pimpinan tinggi yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa para pimpinan tinggi dituntut memperlihatkan kinerja yang lebih dari biasa.

“Para pimpinan tinggi adalah panutan, role model bagi bawahan masing-masing dan lingkungan sekitar. Lakukan yang terbaik, keluarkan semua potensi yang ada karena kemajuan Kemenkumham ada di tangain kita semua,” ujar menteri berusia 67 tahun tersebut.

Hadiri Perayaan Natal Virtual Komunitas Bisnis Filipina, Menkumham Yasonna Laoly Tekankan Pentingnya Solidaritas di Masa Pandemi

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menekankan pentingnya solidaritas antar-sesama manusia untuk bisa mengatasi hebatnya tekanan yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Yasonna saat memberi sambutan dalam perayaan Natal virtual komunitas bisnis Filipina di Indonesia, Selasa (22/12/2020).

“Pandemi Covid-19 menyapu seluruh dunia dan telah menimbulkan banyak dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Banyak keluarga yang berduka akibat kehilangan kerabatnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus belajar di rumah jadi kehilangan kesempatan untuk bergaul bersama teman-temannya, banyak orang yang resah karena tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, dan bahkan ada laporan betapa kekerasan dalam keluarga dan perceraian meningkat,” kata Yasonna.

“Situasi krisis ini menunjukkan betapa manusia sesungguhnya rentan. Kita bisa dengan mudahnya terperangkap dalam keputus-asaan akibat beratnya tekanan yang harus dihadapi. Inilah sebabnya mengapa kita manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Kita harus saling mendukung,” ujar politikus dari PDI Perjuangan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri acara Natal komunitas bisnis Filipina di Indonesia yang berlangsung di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (23/12/2020).

Yasonna menyatakan situasi sulit seperti sekarang membuat perayaan Natal jadi lebih bermakna bagi umat Kristiani di seluruh dunia.

“Merayakan Natal di situasi seperti ini membuat kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai cahaya di dalam kegelapan. Di dalam Yesus, sang Imanuel, Allah selalu hadir untuk menghibur umat-Nya,” ucap Yasonna.

“Kekuatan kasih Allah dan kehadiran-Nya memungkinkan kita semua merasakan kesetiaan dan solidaritas di antara keluarga serta sahabat di lingkungan kita masing-masing,” katanya.

Yasonna juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen membantu kehidupan ekspatriat Filipina di Tanah Air lewat berbagai kebijakan yang memudahkan kehidupan mereka di tengah kondisi sulit ini.

“Sebagai komunitas warga asing di Indonesia, masyarakat Filipina harus terus saling mendukung dan memperhatikan satu dengan yang lain. Natal tahun ini akan memperkuat ikatan di antara sesama anggota komunitas,” ucapnya.

“Sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, saya meyakinkan bahwa kami akan selalu siap untuk mendukung segala keperluan Anda sekalian,” ujar Yasonna.

83 Unit Kerja Kemenkumham Terima Penghargaan Zona Integritas, Yasonna Laoly: Kita Bisa Wujudkan Pelayanan Publik yang Berintegritas

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas yang diterimanya menambah keyakinan bahwa pelayanan publik yang berintegritas bisa benar-benar terwujud. Hal itu disampaikan Yasonna selepas acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dihelat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Senin (21/12/2020).

“Puji Tuhan, saya mendapat apresiasi dan penghargaan sebagai pemimpin perubahan yang berhasil membangun unit percontohan di instansi yang saya pimpin, yakni Kementerian Hukum dan HAM,” kata Yasonna dalam keterangan kepada wartawan.

“Dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda, ada sekitar 763 satker yang meraih WBK/WBBM. Kemenkumham berkontribusi 11 persen atau 83 satuan kerja. Penghargaan ini menambah semangat dan keyakinan saya bahwa kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dengan komitmen, dukungan, dan kolaborasi SDM yang profesional, serta memanfaatkan teknologi,” ujar Menteri berusia 67 tahun tersebut.

Pada acara tersebut, sebanyak 83 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham mendapat predikat WBK dan WBBM tahun 2020 dari total 520 satker yang memenuhi syarat untuk dapat diusulkan penilaian dan evaluasi oleh KemenPANRB. Dari total penghargaan itu, sebanyak 72 di antaranya merupakan predikat WBK dan 11 sisanya sebagai WBBM.

Catatan ini jelas merupakan prestasi tersendiri bagi Yasonna dan Kemenkumham karena naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019, ‘hanya’ 43 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham yang mendapat predikat WBK/WBBM dari ‘cuma’ 139 satker yang dianggap memenuhi persyaratan.

“Hal ini tak lepas dari keseriusan seluruh jajaran di Kemenkumham melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga memenuhi persyaratan saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional. Tentu saja ini tak bisa terwujud tanpa kerja keras Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing unit eselon I selaku Pembina,” ucap Yasonna.

“Di balik itu, peningkatan jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBk/WBBM juga menandakan semakin baiknya komitmen jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kemenkumham memberikan pelayanan publik yang bebas dari percaloan, bebas pungli, responsif, prosedur jelas, transparan secara biaya, pasti waktu penyelesaiannya, serta bebas dari perbuatan tercela lainnya. Saya mengajak seluruh jajaran di Kemenkumham untuk terus meningkatkan kinerja positif ini,” katanya.

Apresiasi yang diterima dari Kementerian PANRB ini melengkapi sederet penghargaan yang diterima Kemenkumham sepanjang tahun 2020. Sebelumnya pada tahun ini, jajaran yang dipimpin Yasonna meraih penghargaan sebagai Kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik pada kategori kementerian dengan pagu anggaran di atas Rp 10 triliun, penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 kali berturut-turut, hingga sebagai penerima Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.

Adapun kegiatan apresiasi dan penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 yang digelar Kementerian PAN RB menetapkan sebanyak 763 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara yang dijadikan bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.

Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM ini ditentukan dari hasil evaluasi terhadap 3.691 unit kerja dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas dan dilaksanakan sejak Agustus 2020. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit kerja yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas.

Lantik 369 Wisudawan, Yasonna Laoly Ingatkan Taruna Poltekip dan Poltekim Menjaga Integritas

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berpesan agar para taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) memegang teguh integritas saat berkarya di dunia kerja. Hal itu disampaikan Yasonna saat melantik 369 wisudawan Poltekip dan Poltekim di Graha Pengayoman Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin (14/12/2020).

“Perlu untuk kita renungkan bersama bahwa keberhasilan yang telah para wisudawan raih hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tahapan baru meniti karier sebagai Aparatur Sipil Negara di Kemenkumham. Pada saat melaksanakan tugas di lapangan nanti, ada kalanya Saudara menemukan perbedaan antara pengetahuan yang didapatkan saat melaksanakan pendidikan dengan kondisi dan situasi di lapangan” kata Yasonna dalam keterangan kepada wartawan.

“Terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan Saudara bertemu dengan permasalahan yang penyelesaiannya tidak diajarkan pada saat menempuh pendidikan. Dalam posisi itu, Saya berharap saudara tetap teguh memegang integritas serta loyalitas dalam mengabdi kepada jajaran, bangsa dan negara,” ucapnya.

Selain faktor integritas, Yasonna juga menegaskan pentingnya penguasaan teknologi informasi agar para taruna lulusan Poltekip dan Poltekim tidak gagap menghadapi perubahan cepat seiring revolusi industri 4.0. Menurut menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut, kecakapan memanfaatkan teknologi akan menjadi penentu sanggup atau tidaknya negara menghadapi persaingan global.

“Negara yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik akan bisa menjadi kekuatan global yang akan diperhitungkan. Namun sebaliknya, mereka yang tidak siap dan sibuk sendiri dengan urusan domestik, tidak akan mampu untuk menghadapi persaingan global,” tutur Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat melantik wisudawan Poltekip dan Poltekim di gedung Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (14/12/2020).

“Kepada para wisudawan, Saudara adalah aset bangsa yang disiapkan dengan modal integritas dan profesionalisme, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, serta daya networking. Dengan bekal kemampuan tersebut, Saudara siap menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan khususnya di situasi luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini,” kata Yasonna.

Acara wisuda Diploma 4 Lanjutan dan Reguler Angkatan 19 Politeknik Imigrasi serta Diploma 4 Reguler Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 51 ini dilaksanakan secara terbatas dan daring melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Wisudawan yang hadir secara langsung merupakan perwakilan lulusan terbaik.

Adapun jumlah taruna yang diwisuda sebanyak 369 orang. Sebanyak 234 di antaranya merupakan wisudawan Poltekim, sementara 135 lainnya lulusan Poltekip.

“Semoga pendidikan yang Saudara peroleh selama di Poltekim maupun di Poltekip dapat menjadi bekal sebagai ASN yang berkualitas dan berintegritas. Saudara adalah orang-orang terpilih yang disiapkan untuk menjadi kader pemimpin masa depan,” kata Yasonna.

Pilkada Serentak yang Aman Cerminkan Penghormatan Atas Prinsip Hak Asasi Manusia

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang aman merupakan cerminan penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberi sambutan dalam upacara peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/12/2020).

“Pemilihan kepala daerah secara langsung telah kita laksanakan dengan baik, aman, damai, dan dalam suasana yang penuh sukacita. Ketika kita sedang menjalankan demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat, sesungguhnya sedang memunculkan wajah asli dari HAM di Indonesia,” katanya dalam keterangan kepada wartawan.

“Kita melaksanakan demokrasi yang didasari oleh saling menghormati, tidak didasari pemaksaan kehendak, apalagi kekerasan fisik maupun psikis yang mengarah kepada timbulnya konflik horizontal yang pada gilirannya dapat merugikan kita semua,” ujar menteri berusia 67 tahun asal Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Sebagaimana disampaikan Yasonna, di negara yang berasaskan hukum seperti Indonesia, demokrasi dan penegakan HAM merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Demokrasi disebutnya sebagai cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM.

Adapun keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang HAM disebut Yasonna mendapat pengakuan serta apresiasi dari dunia internasional. Menurut Yasonna, apresiasi pihak internasional itu menjadi indikasi bahwa Indonesia dipandang sebagai teladan bagi negara-negara lain.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain,” ujar Yasonna.

“Aktivitas Indonesia dalam memajukan HAM di dalam negeri pun memperoleh sambutan dan dukungan dari masyarakat internasional maupun berbagai pihak lain. Salah satu contoh aktivitas itu ialah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang tidak pernah terputus pelaksanaannya sejak tahun 1998 hingga sekarang,” tutur Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Dalam acara yang diisi sambutan virtual dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta turut dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tersebut, Yasonna menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. Program ini disebutnya sebagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kemenkumham untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar manusia di daerah. Apresiasi serupa disampaikan Yasonna kepada jajaran kanwil Kemenkumham yang giat menjalankan program Pelayanan Publik Berbasis HAM.

“Sebagai sebuah program, Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi signifikan ketika animo pemerintah daerah semakin tinggi untuk mencapai predikat Peduli HAM. Hal ini tentu menjadi jalan masuk bagi Pemerintah untuk semakin meningkatkan komitmen penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM,” kata Yasonna.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih predikat sebagai Kabupaten/Kota yang peduli HAM, dan kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Juga saya mengucapkan selamat kepada para Gubernur yang mendapat penghargaan sebagai pembina yang mendorong Kabupaten/Kota untuk senantiasa peduli HAM,” tuturnya.