Yasonna Laoly Apresiasi Bareskrim Atas Penangkapan Djoko Tjandra: Ini Momentum Bagi Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyebut penangkapan buronan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapa pun. Yasonna juga berharap penangkapan itu menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra. Hal ini juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini,” kata Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan, Jumat (31/7/2020).

“Penangkapan Djoko Tjandra juga harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia. Karenanya, keberhasilan penangkapan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan hingga bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang,” ucap menteri dari PDI Perjuangan tersebut.

Yasonna juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap buronan yang kabur sejak 2009 tersebut.

“Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri, terlebih karena proses penangkapan ini dimudahkan lewat pendekatan P2P (police to police, red.),” tutur Yasonna.

“Sebelumnya masyarakat menuding kepolisian tak serius mencari tahu dan menangkap Djoko Tjandra. Kini semua bisa melihat bahwa tudingan itu tidak benar,” ujarnya.

Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (30/7/2020). Penangkapan dilakukan tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjem Listyo Sigit Prabowo dan bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia. Kerja sama model P2P dilakukan setelah Djoko Tjandra terdeteksi berada di Negeri Jiran tersebut.

Di sisi lain, Yasonna menyebut kasus Djoko Tjandra yang seperti seenaknya keluar-masuk Indonesia kendati berstatus buronan harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Polri telah menerbitkan laporan dugaan pidana atas oknum di lembaganya yang menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra. Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra. Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana,” kata Yasonna.

“Semoga ini menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main karena negara tidak akan berkompromi soal ini,” ucapnya.

Menkumham Yasonna Laoly

Yasonna Laoly Tegaskan Asimilasi dan Integrasi Sesuai Hukum, Tak Perlu Digugat

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut seharusnya tidak ada gugatan hukum atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana terkait Covid-19. Hal itu disampaikan Yasonna di Jakarta, menjelang mediasi lanjutan di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (30/7/2020).

“Sejak awal memang tidak ada unsur perbuatan melawan hukum terkait kebijakan asimilasi dan integrasi ini. Justru kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana berjalan sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020,” kata Yasonna dalam keterangan pers.

“Jadi, dalam hal ini, kami digugat karena melakukan hal yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan kemudian penggugat menyatakan siap berdamai asalkan kami memenuhi syarat yang mereka ajukan. Padahal, syarat yang diajukan itu memang sudah kami terapkan tanpa diminta sekalipun saat kebijakan asimilasi dan integrasi ini dijalankan,” ucapnya.

Kebijakan Kemenkumham memberikan asimilasi dan integrasi kepada puluhan ribu narapidana sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan rutan/lapas digugat oleh sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Gugatan itu dilayangkan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II, Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat III, serta Kabapas Surakarta sebagai Tergugat IV.

Sidang pertama dan mediasi atas gugatan ini telah digelar pada 25 Juni 2020. Mediasi lanjutan semestinya digelar pada 9 Juli, namun batal karena hakim mediasi berhalangan akibat sakit sehingga diundur sepekan berselang.

Di sesi mediasi lanjutan pada 16 Juli, pihak penggugat mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi terkait asimilasi dan integrasi narapidana. Adapun syarat tersebut adalah agar pihak tergugat membuka ruang komunikasi untuk saran dan masukan terkait pelaksanaan asimilasi dan integrasi serta memperketat syarat-syarat pelaksanaan program asimilasi.

“Padahal, ruang komunikasi sudah dibuka sejak awal agar publik dan pihak-pihak terkait bisa memberikan saran, masukan, bahkan pengaduan terkait asimilasi dan integrasi Covid-19 ini. Kami pun telah berdiskusi dan meminta pendapat dari akademisi serta lembaga kredibel yang terkait, juga melakukan sosialiasi melalui website resmi, media massa, hingga media sosial,” ucap Yasonna.

“Pengetatan pelaksanaan asimilasi dan integrasi pun dilakukan sejak awal, mulai dari prosedur pemberian, pertanggungjawaban keluarga narapidana, pengawasan narapidana asimilasi secara langsung maupun lewat video call berkala dan mekanisme pengawasan daring lain, koordinasi dengan forkopimda serta lembaga penegak hukum lainnya. Evaluasi berkala pun terus kita lakukan untuk memastikan tujuan dari asimilasi dan integrasi ini terpenuhi,” kata menteri yang juga menjadi Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan tersebut.

Dengan pertimbangan itu, menurut Yasonna, sudah semestinya juga gugatan terhadap asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 tersebut dicabut.

“Saya melihat tak ada alasan lain bagi penggugat untuk tidak mencabut gugatannya,” ungkap Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna mengajak semua pihak untuk memusatkan energi pada penanganan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah saat ini terus memusatkan perhatian dan upaya untuk mengatasi penyebaran maupun dampak sosial serta ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 ini,” kata Yasonna.

“Alangkah lebih baik bila energi yang ada kita pakai untuk bergotong-royong mengatasi segala tantangan dan kesulitan sehingga bangsa ini secara bersama-sama bisa keluar sebagai pemenang dalam pertarungan melawan Covid-19,” ucapnya.

Menkumham Yasonna Laoly Minta Jajarannya Pertanggungjawabkan Penggunaan Tiap Rupiah Uang Negara

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Rakor digelar untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, yang diikuti secara daring oleh 262 peserta dari Kanwil Kemenkumham di beberapa daerah.

Dalam sambutannya, Yasonna menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus akuntabel dan transparan. Dia mengungkapkan, hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

“Dunia telah berubah, kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kita menjadi lebih baik ke depannya,” kata Yasonna.

“Secara bertahap kita meninggalkan praktik lama. Kita harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi, dengan profesionalitas yang baik, sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara betul-betul dapat kita lakukan,” sambung Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Untuk mewujudkan itu, kata Yasonna, seluruh jajaran Kemenkumham harus bekerja sama. Dia yakin, potensi pelanggaran akan mengecil jika disiapkan sistem yang baik dengan sumber daya manusia yang berintegritas.

“Kalau sistemnya baik, paling tidak mengurangi potensi-potensi pelanggaran. Kalau prosesnya baik, hasilnya pasti baik, kalau proses amburadul, hasilnya pasti amburadul,” ungkap Yasonna.

“Pola-pola lama, cara-cara lama kita tinggalkan. Kami bersyukur Kemenkumham sudah menapaki itu. Dari segi indikator laporan keuangan oleh BPK, kita memperoleh WTP lima kali berturut-turut, itu kerja keras kita semua,” ujar pria yang gemar bersepeda itu.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto memuji proaktif Kemenkumham dalam memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa melalui terbitnya Permenkumham Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemenkumham.

“Ini suatu langkah yang sangat proaktif dan menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai suatu yang strategis, center of exellence,” ujar Roni.

“Tentunya juga dengan pembinaan SDM yang berintegritas,” sambung Roni.

Dalam pembukaan rapat koordinasi tersebut, Yasonna dengan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menandatangani MoU terkait optimalisasi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa. Penandatanganan kesepahaman itu menjadi starting point Kemenkumham untuk membangun paradigma baru atas pengadaan barang dan jasa yang menempatkan perluasan tugas dan fungsi UKPBJ Kemenkumham.

Menkumham Yasonna Laoly

Menkumham Yasonna Laoly Ingatkan Jajarannya Gunakan Anggaran Demi Kepentingan Masyarakat

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menginstruksikan jajarannya untuk berkontribusi dalam realisasi penggunaan anggaran untuk membantu kepentingan masyarakat. Hal itu diutarakan Yasonna dalam Rapat Koordinasi Pimpinan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran, Jumat (24/7/2020).

“Anggaran yang diberikan kepada Kemenkumham hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya,” kata Yasonna seperti dalam keterangan pers.

“Berkali-kali Presiden telah mengingatkan agar kita membelanjakan anggaran sebagai bagian dari upaya menggerakkan roda perekonomian yang kurang stabil seperti sekarang. Sebagai bagian dari pemerintah, tentu kita wajib menyukseskan seluruh program dan kegiatan dengan maksimal,” ujarnya.

Hanya, Yasonna mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap memperhatikan aspek pertanggungjawaban publik.

“Dalam beberapa kesempatan bapak Presiden selalu berpesan bahwa APBN yang dialokasikan harus dibelanjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yasonna.

“Dalam pelaksanaannya tentu saja harus mengedepankan prinsip cepat, tepat, efektif dan transparan serta akuntabel,” ujar lelaki kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Dalam rapat koordinasi yang diikuti Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkup Kemenkumham itu, Yasonna meminta jajarannya untuk kreatif mengatasi tantangan pandemi Covid-19.

“Saya memahami, adanya pandemi ini membatasi ruang gerak kita dalam
bekerja, tetapi kemarin kita sudah sepakat bahwa Jajaran Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetap aktif dan produktif berkinerja,” katanya.

“Salah satunya dengan memanfaatkan dan mengedepankan teknologi informasi sebagai alat kerja kita di tengah pandemi ini,” tuturnya.

Yasonna menyampaikan keyakinan bahwa jajarannya bisa menyelesaikan pekerjaan rumah terkait realisasi penggunaan anggaran ini dengan baik sebagaimana keberhasilan Kemenkumham meraih opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK.

Untuk itu, ia berharap ada sinergi kerja sama antar-seluruh unit di lingkup Kemenkumham.

“Seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, saya minta agar peduli dan terus melakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan anggaran di unit masing-masing. Jika ada anggaran yang berlebih dan terindikasi tidak terserap, segera laporkan ke Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk berdiskusi dan mencari solusi yang tepat,” tuturnya.

“Selain itu, saya minta Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal mengawal dan mendampingi seluruh Unit Eselon I, sehingga proses penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasanya sesuai aturan dan prinsip ‘value for money’, yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dapat tercapai,” ujar Yasonna.

Menkumham Yasonna Laoly

Lima Kali Beruntun, Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan 2019 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inilah kelima kalinya secara beruntun Kemenkumham mendapat opini WTP tersebut.

Opini WTP kelima itu diterima langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Graha Pengayoman, Kamis (23/7/2020).

“Hari ini, saya mewakili Kemenkumham menerima penyerahan laporan penilaian keuangan 2019 dari BPK. Puji Tuhan, Kemenkumham kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam sambutannya.

“Opini WTP ini adalah kelima berturut-turut yang diterima Kementerian Hukum dan HAM dari BPK,” ucap Menteri asal Sorkam ini menambahkan.

Dalam pidatonya, Yasonna Laoly juga mengucapkan terima kasih kepada jajarannya  atas kerja keras mempertahankan raihan baik ini.

Kemenkumham pada era Menkumham Yasonna Laoly sukses meraih Opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Menkumham Yasonna mengajak jajaran stakeholders Kemenkumham untuk tidak berpuas diri. Melainkan, terus bekerja keras mempertahankan Opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kemenkumham yang betul-betul berkomitmen dan bekerja keras agar laporan keuangan kita tetap mendapatkan opini WTP,” ujarnya.

“Saya mengajak seluruh pegawai dan staf di Kemenkumham untuk tetap berusaha agar bisa mempertahankan status WTP dalam laporan keuangan kita pada tahun demi tahun yang akan datang. Jika bekerja keras, kita akan bisa melakukannya,” tambahnya.

Di sela-sela pidatonya, Menteri Yasonna Laoly tak luput mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus memberikan bimbingan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham.


“Terima kasih juga kepada rekan-rekan di BPK atas bimbingan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham. Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan uang dan barang milik negara di kementerian kami,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto mengatakan, bahwa penghargaan Opini WTP diberikan BPK kepada kementerian ataupun lembaga di Indonesia bukanlah sebagai hadiah.

Hendra Susanto menjelaskan, bagi kementerian atau lembaga meraih penghargaan  Opini WTP dari BPK dikarenakan laporan keuangan dinilai BPK memilki tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

“Opini WTP bukan hadiah dari BPK. Tapi dari kerja keras Kemenkumham mengelola keuangan negara transparan,” jelasnya kepada jajaran stakeholders Kemenkumham.

Lebih lanjut, kementerian maupun lembaga yang menerima Opini WTP tersebut. Boleh jadi tahun depan tidak meraih Opini WTP lagi.  Maka pengelolaan keuangan negara harus ada pertanggungjawaban. 

Kemudian hasil rekomendasi yang disampaikan BPK kepada kementerian atau lembaga harus dilakukan upaya perbaikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

“Kementerian maupun lembaga meraih penghargaan Opini WTP tidak bersifat abadi,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto.

Menkumham Yasonna Laoly

Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Badar datang bersama Ketua Harian Partai Berkarya Sonny Pudjisasono dan Bendahara Umum Partai Berkarya Harri Saputra Yusuf, untuk melaporkan hasil Munas Luar Biasa Partai Berkarya yang berlangsung di Jakarta 11-12 Juli 2020.

“Kami menghadap dan melapor ke Pak Menkumham tentang keberadaan Partai Berkarya yang baru melaksanakan Munaslub,” kata Badar, seusai bertemu Menkumham Yasonna Laoly.

Selain melaporkan hasil Munaslub Partai Berkarya, dalam kesempatan itu, Badar juga meminta arahan Menkumham Yasonna Laoly terkait pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan struktur Partai Berkarya di tingkat pusat.

Badar juga menyerahkan salinan surat pengantar, akta notaris perubahan AD/ART dan pengurus, dokumentasi dan tanda tangan peserta Munas Luar Biasa, serta keterangan dari Mahkamah Partai Berkarya. Menurut Badar, Munas Luar Biasa itu sah karena memenuhi syarat 2/3 pengurus dari seluruh daerah.

Adapun Yasonna mengatakan, Kemenkumham pada prinsipnya menyambut baik semua agenda partai politik selama sesuai aturan berlaku, menjaga persatuan, membawa manfaat untuk masyarakat, dan bekerja sama memajukan Indonesia.

“Kami menyambut positif selama itu dilakukan sesuai AD/ART,” ucap Yasonna, yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar.

Kepada Menkumham, Badar juga menyampaikan alasan digelarnya Munas Luar Biasa Partai Berkarya. Munas Luar Biasa itu terselenggara atas desakan mayoritas pengurus serta kader di pusat hingga daerah.

“Pengurus di daerah meminta ada evaluasi setelah Pemilu 2019, secara lisan dan tertulis sudah berkali-kali disampaikan ke DPP, tapi belum terlaksana, sehingga titik puncaknya adalah Munaslub kemarin, sebagai forum tertinggi untuk ambil keputusan,” ungkap Badar.

“Keberadaan Partai Berkarya, walau baru, Pemilu 2019 sudah menghasilkan beberapa anggota dewan di daerah. Kami berharap bisa lanjut ke Pemilu 2024, sehingga untuk melangkah ke depan perlu ada perubahan AD/ART dan perubahan pengurus agar kita sudah siap untuk Pemilu 2024,” sambung Badar.

Dualisme kepengurusan terjadi di internal Partai Berkarya. Kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, dinilai tidak mampu menjalankan dan memajukan roda organisasi Partai Berkarya.

Aspirasi pengurus dan kader di daerah memunculkan Munas Luar Biasa yang digelar Presidium Penyelamat Partai Berkarya, Sabtu (11/7/2020). Munaslub Presidium Penyelamat Partai itu menghasilkan keputusan Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekjen Partai Berkarya.

Lantik Pimpinan Tinggi, Yasonna Laoly: Jaga Integritas & Jangan Bermain-Main dengan Kewenangan

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengingatkan pejabat di lingkungan Kemenkumham betul-betul menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut disampaikan oleh Yasonna dalam acara pelantikan lima Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham, Rabu (22/7/2020).

“Saya selalu mengulang-ulang ini soal integritas. Jangan bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Yasonna saat memberi kata sambutan.

“Sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, bekerjalah dengan baik dan benar. Utamakan akuntabilitas dan kedepankan integritas,” ujarnya.

Lima Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Yasonna pada kesempatan tersebut ialah Fery Monang Sihite sebagai Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Pria Wibawa sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Timbul Daniel L. Tobing sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Aman Riyadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, serta Syarifudin sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Selain mengingatkan bahwa proses mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dan agar para pimpinan yang dilantiknya bekerja dengan baik, Yasonna juga memberikan pesan khusus terkait keimigrasian dan penelitian di lingkup Kemenkumham.

“Pada saat pandemi seperti sekarang ini, orang asing di Indonesia memang mengalami penurunan sangat signifikan. Tetapi ke depannya, pengawasan terhadap orang asing harus dilaksanakan secara profesional dalam kaitan Imigrasi sebagai penjaga gerbang kedaulatan negara,” tutur Yasonna.

“Hindari diri dan jajaran dari cara-cara yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Bertindaklah secara profesional. Demikian juga dengan kesisteman dan informasi keimigrasian yang harus diselesaikan dengan baik agar tercipta kondisi perlintasan keimigrasian yang tertib dan aman,” ujar lelaki kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Pesan khusus juga diberikan Yasonna terkait kegiatan penelitian di lingkup kementerian yang dipimpinnya.

“Tingkatkan kualitas penelitian agar menjadi warna dalam pencapaian kinerja Kemenkumham. Lakukan dengan baik, dengan metodologi yang baik, sehingga dapat menjadi sumber rujukan dalam pengambilan keputusan kita,” katanya.

Yasonna juga tak lupa mengingatkan para pimpinan yang dilantiknya untuk memperhatikan percepatan dan ketepatan pengelolaan anggaran.

“Ini harus dikuasai dengan baik. Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo selalu mengatakan mempercepat pelaksanaan anggaran agar langsung dapat terserap dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Yasonna.

“Tetapi, tentu saja tidak melupakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kaidah-kaidah pertanggungjawaban keuangan,” ucapnya.

Menkumham Yasonna Laoly

Wisuda Taruna Poltekip, Menkumham Yasonna Laoly Ungkap Mimpinya dan Tantangan Pemasyarakatan

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mewisuda 131 taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip). Saat menyampaikan orasi ilmiah, Yasonna mengungkapkan mimpinya dan tantangan besar Pemasyarakatan.

Wisuda berlangsung khidmat meski sebagian besar taruna diwisuda secara virtual sesuai protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya tekankan pada anak-anak saya yang baru diwisuda, saudara harus berperan aktif, inovatif, melakukan terobosan out of the box, segera beradaptasi, berikan kontribusimu, pengalaman lapangan kerja, untuk mendukung kesuksesan Pemasyarakatan,” kata Yasonna, dalam orasi ilmiah seusai mewisuda para taruna Poltekip, di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Peserta program alih jenjang Poltekip pada awalnya diikuti 132 orang, namun pada perjalanan pendidikan berkurang satu orang. Pada hari ini taruna yang diwisuda berjumlah 131 orang, terdiri dari 111 laki-laki, dan 20 perempuan.

Para taruna Poltekip itu mengikuti pendidikan program alih jenjang (crash program) sejak 29 Juli 2019-31 Maret 2020, dengan rincian 43 orang pada program studi Manajemen Pemasyarakatan, 57 orang pada program studi Teknik Pemasyarakatan, dan 32 orang pada program studi Bimbingan Pemasyarakatan. Lulusan Poltekip program alih jenjang tahun 2020 merupakan aparatur sipil negara yang bertugas pada UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan status tugas belajar.

Dalam wisuda tersebut terdapat tiga lulusan terbaik dengan predikat cumlaude, yakni Didi Prasetya dari program studi Manajemen Pemasyarakatan dengan IPK 3,96, Syamsul Bachri dari program studi Teknik Pemasyarakatan dengan IPK 3,86, dan Yoga Dwi Putra Permana dari program studi Bimbingan Pemasyarakatan dengan IPK 4,00.

“Saya bangga, jarang saya mewisuda wisudawan dengan IPK 4,” ungkap Yasonna.

Yasonna menyampaikan bahwa para taruna Poltekip yang diwisuda hari ini harus terus mengembangkan diri, menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk dapat mengabdi pada Kemenkumham serta bangsa dan negara.

“Saya berharap saudara berjuang untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan saudara. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit,” ucap Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

“Sejak dulu saya punya impian, anak-anak saya alumni Poltekip terus menapak di udara, melanjutkan pendidikan pada tingkat tertinggi, mengabdi menjadi abdi bangsa yang inovatif dan berintegritas. Jangan mencederai tempat di mana kamu bekerja, dan terpenting tidak mencederai bangsa dan negara,” sambungnya lagi.

Yasonna menyampaikan bahwa Pemasyarakatan menghadapi tantangan berat pada masa pandemi Covid-19 karena kondisi lapas-rutan yang over crowded. Selain itu, peredaran narkoba di dalam lapas-rutan juga jadi perhatian serius yang harus segera diselesaikan.

“Ini kondisi luar biasa, maka sikap, antisipasi, pencegahan, dan langkahnya harus extraordinary. Perlu ada kebijakan progresif. Asimilasi dan integrasi adalah upaya untuk menyelamatkan anak bangsa yang kondisinya sangat rentan dalam lapas, rutan, dan LPKA. Saya tidak akan memaafkan diri saya, sebagai manusia, kalau kita lalai ambil kebijakan dan terjadi keadaan fatal di lapas yang menyebabkan kematian yang cukup besar,” ucap Yasonna.

“Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya tantangan, Dirjen PAS untuk terus melakukan gelombang pemindahan para bandar-bandar narkoba, saya tidak bertoleransi pada peredaran narkoba di dalam rutan-lapas, ini persoalan klasik dari tahun ke tahun, jangan kita jadi keledai yang jatuh ke lubang yang sama,” kata Yasonna tegas.

Menkumham Yasonna Laoly

RUU MLA Indonesia-Swiss Disahkan Jadi UU, Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Segera Lacak Aset Hasil Tindak Pidana yang Disimpan di Swiss

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemerintah akan memulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

“Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset, red.),” kata Yasonna saat ditemui wartawan selepas rapat paripurna.

“Kita juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita sudah melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Yasonna juga menegaskan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Hukum Timbal Balik dalam Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss berlaku tetap bisa dilacak dan disita oleh negara.

“Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak,” tutur Yasonna.

Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mencoba menjalin perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

“UU kali ini kan khusus antara Swiss dengan Indonesia. Sebelumnya, kita juga sudah mengikat perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Rusia, Iran, dan sejumlah negara lain,” ucap Yasonna.

“Kita akan teruskan hal ini. Misalnya dengan Serbia, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi dan MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draf dan akan kita bahas tahun depan setelah pandemi Covid-19 ini berakhir,” ujarnya.

Adapun UU yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut.

Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss.

Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss.

Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Indonesia dan Swiss pada Sidang Paripurna DPR, Yasonna menyebut pengesahan RUU itu menjadi UU akan meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal.

“Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara,” katanya.

“Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilaterlal dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan,” ujar Yasonna.

Menkumham Yasonna Laoly Berharap DPR Segera Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Ukraina

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (13/7/2020). Rapat kerja itu beragendakan Pembahasan Tingkat I Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Yasonna menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI melalui surat Nomor R-01/Pres/01/20 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-undang.

“Untuk itu kami sampaikan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan, guna mendapatkan persetujuan bersama,” kata Yasonna, di ruang rapat Komisi I DPR RI.

Dalam rapat kerja tersebut, Yasonna hadir bersama Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Adapun rapat kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini terkait RUU tersebut dan menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.

“Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, tetapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes,” ujar Yasonna.

“Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjadinya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan Kabinet Menteri Ukraina,” sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.

Pada 5 Agustus 2016, ucap Yasonna, pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Pertahanan dan Kabinet Menteri Ukraina yang diwakili Menteri Luar Negeri Ukraina menandatangani persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang kerja sama dalam bidang pertahanan.

“Persetujuan tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan,” ujar menteri yang hobi bersepeda itu.

Namun, kata Yasonna, perjanjian kerja sama tersebut belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuannya berdasarkan Pasal 9 angka 1 perjanjian kerja sama dimaksud diatur bahwa: persetujuan kerja sama mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka pemberlakuan persetujuan ini.

Kabinet Menteri Ukraina telah melakukan pengesahan terhadap persetujuan tersebut, berdasarkan nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Ukraina Maret 2017 yang diterima Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Meskipun Kabinet Menteri Ukraina sudah melakukan pengesahan, tetapi persetujuan tersebut belum berlaku efektif karena pemerintah Republik Indonesia belum menyelesaikan proses internal untuk mengesahkan persetujuan tersebut,” kata Yasonna.

“Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengesahan persetujuan tersebut agar segera dapat memberlakukan kerja sama dimaksud untuk menunjukkan iktikad baik dari pemerintah Republik Indonesia,” ucap Yasonna melanjutkan.

Pria kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, itu menyampaikan, pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama Pertahanan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk bekerja sama dalam pengembangan industri pertahanan, meningkatkan kerja sama antar angkatan bersenjata, serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara.

Adapun kerja sama pertahanan itu meliputi pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi termasuk angkatan bersenjata, pengembangan kerja sama militer teknis, pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik, kerja sama dalam pertahanan lingkungan ilmiah teknologi, pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan pelatihan militer, meningkatkan kerja sama antara angkatan bersenjata negara, serta bidang kerja sama lainnya yang disepakati para pihak.

“Pelaksanaan kerja sama ini akan berimplikasi positif pada aspek politik luar negeri kedua negara, meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat pula mendorong penguatan kerja sama di bidang lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional bagi masing-masing negara,” pungkas Yasonna.